Kajian yang dilakukan Drs. Screning Y. Dano, M,Si, Sekretaris Badan Pengawas Pemilu Provinsi DIY kembali memperoleh dukungan sejumlah pemimpin daerah di Indonesia. Sebelumnya, Bupati Sleman DIY, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Ketua DPRD Kabupaten Kupang terlebih dahulu menyatakan dukungannya.

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, Selasa (12/10/2021) di Provinsi DIY menyatakan mendukung rekomendasi penggunaan digitalisasi Pemilu (Suara Mahardika) untuk mendukung terpenuhinya hak – politik mahasiswa rantau di DIY dalam momen politik Nasional.

Melalui Digitalisasi Pemilu, mahasiswa rantau di DIY  dapat menggunakan hak pilih untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daerah asal mahasiswa. (Jessy)

Artikel Wali Kota Kupang Dukung Kajian Digitalisasi Pemilu (Suara Mahardika) pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Kajian tentang digitalisasi Pemilu (Suara Mahardika) sebagai sebuah alternatif pemenuhan hak politik mahasiswa rantau di DIY dinilai sebagai sebuah langkah konkret untuk menjamin hak-hak politik mahasiswa.

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo memberi dukungannya terhadap gagasan perubahan yang digagas Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DIY.

Bupati Sleman mengatakan, gagasan perubahan itu untuk mendukung pemenuhan hak politik mahasiswa rantau di DIY melalui konsep digitalisasi Pemilu.

Digitalisasi Pemilu menjadi alternatif bagi mahasiswa rantau untuk dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daerah asal mahasiswa secara online.

Melkianus S. D, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku juga memberikan dukungannya terhadap kajian digitalisasi Pemilu.

Menurutnya, gagasan perubahan terkait hak politik mahasiswa yang berada di rantau merupakan konsep untuk memberi ruang kepada mahasiswa rantau menyalurkan hak politik.

Melalui digitalisasi Pemilu, semua mahasiswa asal Provinsi Maluku yang berada di DIY dapat menggunakan hak pilihnya dalam semua hajatan politik nasional.

Artikel Kajian Digitalisasi Pemilu (Suara Mahardika) Tuai Dukungan Sejumlah Pesohor pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Sejumlah mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pemilu 2019 kehilangan hak pilihnya untuk memilih Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daerah asal mahasiswa.

Drs. Screning Y. Dano, M,Si, Sekretaris Badan Pengawas Pemilu Provinsi DIY, Senin (11/10/2021) melalui sambungan telepon mengatakan, mahasiswa yang berasal dari seluruh Indonesia di DIY tidak diperhatikan oleh penyelenggara Pemilu.

“Ini fenomena menarik yang saya lihat di provinsi DIY, banyak mahasiswa rantau di DIY kehilangan hak suaranya,”Ujarnya.

Mengatasi persoalan ini, Sekretaris Bawaslu DIY merumuskan sebuah kajian untuk memperjuangkan agar mahasiswa di DIY tidak kehilangan hak politiknya. Belajar dari pengalaman tahun 2019, banyak aksi demonstrasi oleh mahasiswa yang tidak dapat menggunakan hak politiknya karena dibatasi oleh aturan.

Bagi mahasiswa yang ingin menggunakan hak politiknya terkendala oleh aturan, misalnya soal surat pindah memilih dari daerah asal. Kendalanya, mahasiswa itu diberikan kesempatan memilih diatas jam 12 siang atau pemilih kategori tambahan.

Artikel Digitalisasi Pemilu, Alternatif Pemenuhan Hak Politik Mahasiswa Rantau di DIY pertama kali tampil pada Kabar Independen.