Sumber air yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan harian warga, terutama pada musim kemarau. Kondisi ini mengakibatkan warga harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan air bersih.

Mengutip Tribratanewsupang.com, Senin (10/06) sumbangan Kapolres Kupang AKBP Anak Agung Gde Anom Wirata bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-78 tahun 2024.

Diharapkan dengan sumur bor tersebut dapat mengatasi keluhan warga serta menjadi solusi jangka panjang bagi kebutuhan air bersih warga Desa Oelatimo.

Warga Desa Oelatimo menyambut baik inisiatif ini dan mengungkapkan rasa terima kasih serta ucapan syukur atas kepedulian Kapolres Kupang.

“Kami sangat bersyukur atas bantuan sumur bor dari Kapolres Kupang. Ini sangat membantu kami, terutama di musim kemarau. Kini kami tidak perlu lagi kesulitan mencari air bersih,” ujar seorang warga desa.

Kapolres Agung berharap bantuan yang diberikan kiranya bisa mengatasi problematika yang dialami warga selama ini.

“Kami berharap sumur bor ini dapat membantu mengatasi masalah air bersih yang dihadapi warga Desa Oelatimo. Kami akan terus berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat, baik dalam hal keamanan maupun kesejahteraan,” kata Kapolres Kupang.

Artikel Bantu Atasi Kesulitan Air Bersih di Desa Oelatimo, Kapolres Kupang Sumbang Sumur Bor pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Frida K. Roman Fasilitator UDN menjelaskan, penguatan kapasitas ini dilaksanakan setiap tahun dan bertujuan agar KPD dapat menindaklanjuti persoalan sosial yang terjadi tahun sebelumnya.

Menurutnya saat dimintai komentar, Jumat (19/04/2024) di Kantor Desa Oelatimo, UDN berkolaborasi dengan Dinas Sosial Provinsi NTT guna menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan, terutama berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH), kekerasan terhadap ibu dan anak (KDRT) di lingkup KPD tersebut.

“program yang sama untuk desa baru akan diusulkan, kita akan bangun komunikasi dengan desa-desa baru untuk pengembangan program serupa,”ujarnya.

Koordinator PKH Provinsi NTT Polikarpu Meo Teku menekankan tentang kevalidan data penerima program bantuan sosial dari negara. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih bantuan pemerintah.

Ia mengatakan, bantuan sosial dari negara harus tepat sasaran dan mesti diterima oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan.

Artikel Yayasan UDN Kupang Perkuat Kapasitas Kelompok Pemerhati Desa Oelatimo pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Johanis Mase Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang tegas mengatakan,  Pemerintah Provinsi seharusnya berani berkata jujur apakah sanggup atau tidak membangun kembali jembatan yang merupakan akses vital yang menghubungkan beberapa wilayah Kecamatan di seluruh Amfoang serta Kecamatan Sulamu.

Sebab, jika dilihat dari status jalan merupakan jalan provinsi sehingga Pemerintah Provinsi yang memiliki kewenangan membangun jembatan tersebut. Antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten saling melempar tanggung jawab.

“sampai saat ini tidak ada tanda-tanda pemerintah provinsi akan membangun jembatan yang baru, yang jadi soal adalah kita saling lempar kewenangan, jembatan ini merupakan penghubung beberapa wilayah,”ujar Johanis Mase diruang kerjanya, Selasa (02/04/2024).

Menurut Johanes Mase, masyarakat Kabupaten Kupang paling merasakan dampaknya apalagi bertepatan dengan musim hujan. Ia mencontohkan beberapa waktu lalu seorang ibu hamil yang akan melahirkan terpaksa dievakuasi menggunakan perahu karet saat banjir.

Artikel Polemik Pembangunan Jembatan Nefopal, Pemerintah Provinsi NTT diminta Jujur pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Lima Desa itu antara lain Desa Bokong Kecamatan Taebenu, Desa Tanah Putih, Oefafi dan Oelatimo Kecamatan Kupang Timur serta Desa Letbaun Kecamatan Semau.

Damaris Tnunay selaku Koordinator Program UDN Kupang mengatakan, Desa mesti memiliki regulasi sebagai penuntun keberadaan kelompok rentan, menjadikan Desa yang ramah terhadap perempuan, anak-anak, perempuan kepala keluarga, lansia, kelompok disabilitas, ODGJ dan orang kusta sebagai kelompok rentan.

“Pertemuan hari ini hadir Pemerintah Desa, BPD dan Kelompok Pemerhati Desa untuk memastikan bahwa desa punya regulasi yang menuntun kelompok-kelompok rentan, desa sepakat untuk buat forum disabilitas,”Ungkap Damaris Tnunay, Kamis (13/07/2023) di Kupang.

Kelima Desa itu kata dia, sedang bersiap menjadi Desa SDGS atau pembangunan berkelanjutan dengan mengacu pada beberapa indikator, salah satunya adalah adanya kelembagaan di Desa untuk disabilitas yang setara dengan kelembagaan lainnya di Desa.

Tujuan dari kelompok rentan agar pemerintah desa dalam setiap tingkatan pengambilan keputusan dalam forum musyawarah dapat mengakomodir kebutuhan kelompok rentan, pemenuhan kebutuhan kelompok rentan harus mengacu kepada data yang lengkap dan komprehensif. Indikator lain sebutnya adalah Desa harus memiliki regulasi terkait pemenuhan hak-hak kelompok rentan.

Artikel UDN Fasilitasi Lima Desa di Kabupaten Kupang Miliki Perdes Inklusi pertama kali tampil pada Kabar Independen.