Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Kupang-NTT Deasy Ballo-Foeh, Selasa (23/07) di kediamannya tegas mendesak Pemkab segera mengambil langkah taktis untuk mengatasinya.

Menurut Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kupang ini, jika penyebaran penyakit rabies ini tidak segera ditangani secara baik oleh pemerintah, tentu akan mengancam nyawa masyarakat.

Deasy Ballo-Foeh justru mempertanyakan keseriusan Pemkab Kupang, hal ini berkaitan dengan tempat penyimpanan vaksin rabies yang belum disediakan oleh Pemkab.

“Begitu saya baca di media soal berita rabies ini sudah makan korban, saya segera kontak Kadis Kesehatan Yoel Laitabun. Ternyata vaksin rabies hanya ada di 3 Puskesmas yaitu Naibonat, Oesao, dan Camplong,”ungkapnya.

Dinas Kesehatan kata dia, mestinya belajar dari kasus yang sudah terjadi di Kabupaten TTS. langkah-langkah antisipatif seharusnya sudah dilakukan manakala terjadi di Kabupaten TTS yang berbatasan darat langsung dengan wilayah Kabupaten Kupang.

Artikel Virus Anjing Gila Mulai Menyebar di Kabupaten Kupang, PDIP Desak Pemkab Segera Atasi pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Pemerintah Kabupaten Kupang-NTT pada tahun 2020 telah resmi melakukan pembubaran terhadap tiga Perusahaan Daerah (PD) yakni Kantong Semen, Agribisnis dan Kelautan serta KPN Sejahtera.

Pembubaran PD tersebut mulai menuai polemik pasca Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kupang melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat yang dianggap mengetahui persis alur ceritanya.

Anton Natun Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Rabu (19/06) melalui sambungan telepon seluler mengatakan, dirinya termasuk salah satu dari beberapa rangkaian anggota DPRD yang tidak menyetujui pembubaran PD itu.

Dirinya beralasan, terdapat aset-aset serta modal daerah yang digelontorkan sangat besar oleh pemerintah daerah dan bila dibubarkan akan dikemanakan seluruh aset PD itu.

“Dalam paripurna DPRD ada anggota yang setuju tapi ada juga yang tidak setuju termasuk saya, alasan karena aset-aset tidak jelas bagaimana mau ditutup,”ungkapnya.

Artikel Pembubaran Tiga Perusahan Daerah Kabupaten Kupang Diduga Kuat Modus Hilangkan Jejak pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Menurut Deasy Ballo-Foeh kepada awak media, Selasa (21/05/2024) di Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur, dirinya parut mengucap syukur kepada TUHAN serta berterimakasih atas kepercayaan rakyat yang telah memilihnya menjadi anggota DPRD pada Pemilu Februari lalu.

Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Kupang ini mengatakan, atas kepercayaan rakyat khususnya di Daerah Pemilihan Kupang Satu, dirinya kembali melenggang mulus menduduki kursi DPRD untuk periode keempat tahun 2024-2029.

Pada Pemilu 14 Februari 2024 lalu, dirinya berhasil meraup 3.451 suara dan berhasil merebut 1 dari 11 kursi di Dapil Kupang satu meliput Kecamatan Kupang Tengah, Kupang Timur, Amabi Oefeto serta Taebenu.

Deasy Ballo-Foeh yang kini menduduki jabatan Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kupang itu menyebut, kepercayaan rakyat ini merupakan sebuah tanggungjawab untuk bekerja keras memberikan yang terbaik untuk konstituen yang sudah memilih dirinya.

Selain sebagai kebanggaan pribadi dan keluarga, keterpilihan dirinya sekaligus sebagai hutang yang harus dibayarkan dengan cara bekerja keras, sebagai penyambung lidah rakyat di parlemen.

Artikel Politisi PDIP Deasy Ballo-Foeh Ucap Terimakasih Kepada Rakyat, Ada Apa? pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Deasy Ballo-Foeh selaku Ketua Komisi III, Senin (29/04/2024) di gedung DPRD mengatakan, berdasarkan hasil temuan Pansus LKPJ dapat disimpulkan ada indikasi terjadi kejahatan kemanusiaan, hingga saat ini para korban masih terus menangisi realita yang dihadapi, sementara pemerintah belum mampu menghapus air mata rakyatnya.

Politisi Senior PDIP ini menjelaskan, kejahatan ini tidak bisa diampuni. Oleh karena itu Pansus merekomendasikan kepada Aparat Penegak Hukum untuk selanjutnya melakukan pendalaman terhadap temuan Pansus itu.

Dirinya bahkan secara tegas mendesak pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berkata jujur serta berani meminta maaf kepada rakyat sebagai korban seroja. Rakyat diberikan harapan masih akan mendapat bantuan dana padahal nyatanya bantuan tersebut tidak bisa dicairkan lagi.

Bagi dirinya, pemerintah sendirilah yang menyayat luka dihati rakyatnya sendiri. Langkah Pansus LKPJ merekomendasikan kepada Penegak Hukum sebagai langkah terbaik untuk membuktikan kecurigaan terhadap adanya indikasi penyelewengan, sebab rakyat membutuhkan keadilan.

Artikel Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kupang Nilai Ada Indikasi Kejahatan Kemanusiaan Soal Penyaluran Bantuan Seroja pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Pandangan berbeda dilontarkan Ketua Komisi III Deasy Ballo-Foeh yang menyatakan penyintas akan segera dibayarkan oleh pemerintah, sementara Anton Natun sebagai anggota Komisi memiliki pandangan sebaliknya dengan alasan yakni pemerintah kekurangan dana.

Menurut Anton Natun anggota Komisi III, Rabu (06/09/2023) melalui sambungan telepon mengatakan, walaupun BPBD menjamin seluruh penyintas akan segera dibayarkan, dirinya justru berpendapat tidak segampang yang dibayangkan oleh pemerintah.

Alasan utama yang dikemukakan oleh Anton Natun yakni pemerintah kekurangan dana untuk membayar seluruh penyintas yang berjumlah 5.684 KK sesuai data yang dimiliki oleh BPBD. Total penyintas terbagi menjadi tiga kategori yaitu rusak berat 607 KK, rusak sedang 1090 KK dan rusak ringan 3.987 KK.

Anton Natun menjelaskan, jika mengacu pada data tersebut maka pemerintah harus menyediakan dana dalam jumlah mencapai 97.470.000.000 miliar yang akan dibagikan kepada 5.654 KK. Ia merincikan, rusak berat 607 KK sebesar 30.350.000.000 miliar atau 50 juta per KK, rusak sedang 27.250.000.000 atau 25 juta per KK dan rusak ringan 39.870.000.000 atau 10 juta per KK.

Artikel Dua Anggota DPRD Kabupaten Kupang Berbeda Pandangan Soal Penyintas dan Pansus Seroja pertama kali tampil pada Kabar Independen.

RDP dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komisi, juga dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari Desa Pukdale. Komisi juga menghadirkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pemerintah pusat tercatat menggelontorkan dana sejumlah 229 miliar lebih untuk 11.036 korban kategori rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Penyaluran dana bagi para korban tidak maksimal dan hingga kini masih menyisakan persoalan terutama bagi para korban.

Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi Deasy Ballo-Foeh berlangsung alot. Beberapa poin penting yang menjadi sorotan Komisi antara lain keterlibatan pihak ketiga dalam membangun rumah bagi korban kategori rusak berat, petunjuk teknis penyaluran yang tidak transparan serta data penyintas.

Deasy Ballo-Foeh mengatakan, dengan adanya RDP ini dirinya bersama anggota Komisi III akan serius mendorong pemerintah untuk merealisasikan sesuai regulasi yang sudah ada. Menurutnya air mata masyarakat harus dihapus oleh pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten Kupang dalam hal ini Kalak BPBD untuk bekerja sama.

Artikel Penyaluran Dana Bencana Seroja Terindikasi Bermasalah, Komisi III DPRD Kabupaten Kupang Panggil Badan Bencana pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Oelamasi, KI – Ribuan hektar lahan sawah di Kelurahan Babau dan Merdeka Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang – NTT terancam gagal panen akibat rusaknya bendungan yang biasa disebut bendungan leter T karena tersapu banjir beberapa hari lalu.

Rusaknya bendungan tersebut berdampak langsung pada ribuan hektar lahan di lokasi persawahan mangga lima, naiheli dan dalam kom (merupakan sebutan nama lokasi sawah oleh petani sekitar-red) akan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen.

Deasy Ballo – Foeh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kupang pun langsung bergegas turun lapangan bertemu petani dan melihat dari dekat kondisi sebenarnya bendungan leter T yang rusak tersapu banjir itu.

Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Kupang itu merasa terharu atas upaya swadaya dan semangat gotong royong yang ditunjukan oleh petani, bahkan inisiatif ini ada sebelum ada upaya tanggap darurat oleh pemerintah.

“Saya berbangga disini kita menemukan adanya kerja sama yang sangat luar biasa,”ungkap Deasy Ballo – Foeh saat berdialog dengan anggota Kelompok Tani Satu Rasa, Selasa (07/02/2023) di lokasi sekitar bendungan leter T kelurahan Babau Kecamatan Kupang Timur.

Artikel Ribuan Hektar Sawah Terancam Gagal Panen, Ketua Komisi III ‘Turun Gunung’ Bertemu Petani pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Selain tiga Menteri itu, Ketua DPRD NTT Emelia J. Nomleni hingga Bupati Kupang serta beberapa orang anggota DPRD Kabupaten Kupang juga pernah menginjakkan kakinya di Desa Pukdale pasca seroja.

Relokasi korban Seroja yang menjadi harapan terakhir para korban pun dipastikan batal relokasi karena pemerintah tidak serius mengurus pembebasan lahan.

Yuce Manu salah seorang masyarakat Pukdale dengan tegas mengatakan pemerintah hanya bisa berjanji manis, korban Seroja sepertinya dipermainkan oleh pemerintah, apalagi terhitung hanya tinggal 4 bulan saja Seroja akan berulang tahun yang kedua.

“Pemerintah janji saja, kurang 4 bulan lagi sudah 2 tahun, kami jangan dipermainkan,”ujar Yuce Manu, Selasa (13/12/2022) di kantor Desa Pukdale Kecamatan Kupang Timur.

Menurut Denis Seubelan tokoh masyarakat Pukdale, dalam hitungan hari bencana Seroja akan berulang tahun yang kedua.

Pemerintah Kabupaten Kupang katanya, belum pernah sekalipun turun mensosialisasikan serta memberi informasi sejauh mana perkembangan usulan relokasi dari Pukdale.

Artikel Janji Manis Pemerintah, Dua Tahun Korban Seroja Pukdale Belum Tersentuh Bantuan, Relokasi Pun Batal pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Deasy Ballo – Foeh kepada awak media di gedung DPRD, Selasa (29/11/2022) mengatakan pekerjaan ruas jalan yang berada tepat di depan gedung civic center menuju persawahan Kuledoki merupakan respon terhadap pengaduan masyarakat terkait kondisi jalan rusak yang selama bertahun tahun tanpa pernah di perhatikan untuk segera di perbaiki.

Desy Ballo menjelaskan jika pada tahun 2022 Pemerintah DPRD telah menganggarkan dana guna melakukan pekerjaan perbaikan ruas jalan tersebut melalui Dinas PUPR berkerja sama dengan pihak kontraktor.

“Menurut saya kualitas pekerjaan jalan tersebut buruk sekali, sehingga perlu adanya fungsi pengawasan dari dinas PUPR terhadap kontraktor, dalam bentuk teguran untuk segera memperbaiki kembali agar kualitas jalan yang baik dapat bertahan,”terangnya.

Ia menambahkan jika ruas jalan Kuledoki – Asam Tiga yang di kerjakan sepanjang 1,5 kilometer menelan dana hingga milyaran, namun dalam perjalanannya Komisi III telah menangkap adanya hal yang tidak beres mengingat pekerjaan belum selesai.

Artikel Komisi III DPRD Kabupaten Kupang Nilai Kualitas Pekerjaan Jalan Kuledoki Buruk pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Deasy Ballo – Foeh, Anggota Fraksi PDIP Kabupaten Kupang, Senin (30/08/2021) mengatakan, kegiatan di Semau telah mencederai rasa keadilan masyarakat ditengah pembatasan kegiatan masyarakat

Masyarakat dilain pihak dituntut taat protokol kesehatan, semua kegiatan ada pembatasan. Bahkan penjual sayur di pasar pun mengalami kesulitan. Anehnya, pejabat melakukan kegiatan berkumpul dan melakukan pesta, Ini sangat menyakiti hati rakyat.

Fraksi PDIP menilai kegiatan itu menunjukan arogansi, ini menunjukan bahwa hukum hanya bisa menjerat masyarakat dan bukan menjerat pejabat.

“Tindakan – tindakan seperti ini menunjukan sebuah arogansi, hal ini menunjukan bahwa hukum tumpul keatas tapi tajam kebawah,”ujar Deasy Ballo sebagaimana dilansir Kupangberita.com, Senin 30 Agustus 2021.

Kritikan keras Fraksi PDI Perjuangan ini juga disampaikan dalam pemandangan umum Fraksi pada sidang II masa persidangan III DPRD Kabupaten Kupang Senin (30/08)2021).

Fraksi PDIP menegaskan, pemerintah daerah juga harus tetap berkomitmen terhadap sikap pemerintah yang tidak akan menyerahkan pulau Semau, dan harus tetap masuk dalam wilayah Kabupaten Kupang. (*/Jessy)

Artikel Fraksi PDIP Nilai Kegiatan di Semau Cederai Rasa Keadilan Masyarakat pertama kali tampil pada Kabar Independen.