Penjelasan yang sama juga disampaikan kepada tiga orang anggota DPRD Kabupaten Kupang dan turut disaksikan oleh para Kepala Bidang serta analis kebencanaan BPBD NTT dirumah kerja Kalak.

Kalak BPBD NTT Cornelis Wadu yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (24/10 siang menjelaskan, bantuan kepada para korban sesuai prosedur yang berlaku telah dinyatakan tutup.

Ditegaskannya, dana tersebut secara aturan tidak dapat diproses untuk dibagikan kepada para korban pada saat ini. Hal ini lantaran Bank penyalur sudah menyetorkan kembali kepada pemilik dana melalui rekening setoran.

“Terkait dana Seroja, saya beritahu terkait prosedur regulasi yang berlaku, nah sesuai prosedur memang sudah close saya menjelaskan dari sisi regulasi yang berlaku,”terangnya.

Mantan Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT ini kembali menegaskan, deadline waktu penyaluran dana kepada korban bencana Seroja sudah dinyatakan selesai.

Artikel Kalak BPBD NTT Tegaskan Dana Seroja Tidak Ada Lagi, Penyintas Sifatnya Hanya Kebijakan pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Menurut Kepala Desa Kuanheum Oktofianus Nopemnanu, Rabu (15/05/2024) di Kantor Desa mengatakan, salah satu dari enam warganya menjadi korban bencana dahsyat Seroja.

Rumah permanen dan kios milik Baharudin Nurdin salah satu warganya rata dengan tanah tersapu banjir saat bencana Seroja itu. Rumah milik warganya itu hilang terbawa banjir.

Anehnya kata Kepala Desa Kuanheum, yang bersangkutan sama sekali tidak masuk dalam data korban Seroja, padahal laporan sudah dikirimkan oleh pemerintah desa. Ditindaklanjuti dengan petugas BPBD turun lokasi mengambil langsung data, faktanya hingga kini korban sama sekali tidak tersentuh bantuan.

“Rumah Baharudin Nurdin ini sampai sekarang hilang, bekas fondasi pun tidak terlihat karena tertutup sedimentasi, pihak kecamatan juga turun data,”ungkapnya.

Selain Baharudin Nurdin, ada warga lainnya juga mengalami hal serupa walaupun tingkat kerusakannya tidak separah apa yang dialami Baharudin Nurdin.

Artikel Korban Seroja di Desa Kuanheum dan Oebola Dalam Tak Diperhatikan Pemerintah pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Kepada awak media, Johanis Mase mengungkapkan, aparat kepolisian dari Ditkrimsus Polda NTT sudah memulai melakukan penyelidikan dengan mendatangi Inspektorat Daerah untuk mengumpulkan data hasil audit keuangan negara terkait penyaluran dana bencana Seroja.

Johanis Mase meyakinkan bahwa kehadiran tim Ditkrimsus ke Kabupaten Kupang diketahuinya melalui perbincangan via telepon dengan dirinya.

Persoalan ini kata Mase telah menjadi konsumsi publik dan juga menjadi perhatian dari Aparat Penegak Hukum, sehingga dengan atau tanpa rekomendasi pimpinan DPRD pun aparat dengan sendirinya akan melakukan penyelidikan.

Hasil penelusuran Pansus LKPJ menemukan indikasi awal terjadinya perbuatan melawan hukum. Soal bukti-bukti itu menjadi ranah APH untuk mendapatkannya serta memberikan kesimpulan akhir apakah memenuhi unsur-unsur pidana atau tidak. Pihaknya hanya menyampaikan data-data yang diperoleh DPRD melalui pansus LKPJ tersebut.

Politisi PDIP ini menyebutkan beberapa indikasi yang berhasil ditemukan pansus LKPJ, diantaranya soal perubahan data korban, perubahan Juknis di tangan Pemkab Kupang, ada warga yang rumahnya rusak namun tidak masuk atau terdata sebagai penerima.

Artikel Waket DPRD : Ditkrimsus Polda NTT Lidik Dugaan Penyelewengan Dana Seroja pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Deasy Ballo-Foeh selaku Ketua Komisi III, Senin (29/04/2024) di gedung DPRD mengatakan, berdasarkan hasil temuan Pansus LKPJ dapat disimpulkan ada indikasi terjadi kejahatan kemanusiaan, hingga saat ini para korban masih terus menangisi realita yang dihadapi, sementara pemerintah belum mampu menghapus air mata rakyatnya.

Politisi Senior PDIP ini menjelaskan, kejahatan ini tidak bisa diampuni. Oleh karena itu Pansus merekomendasikan kepada Aparat Penegak Hukum untuk selanjutnya melakukan pendalaman terhadap temuan Pansus itu.

Dirinya bahkan secara tegas mendesak pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berkata jujur serta berani meminta maaf kepada rakyat sebagai korban seroja. Rakyat diberikan harapan masih akan mendapat bantuan dana padahal nyatanya bantuan tersebut tidak bisa dicairkan lagi.

Bagi dirinya, pemerintah sendirilah yang menyayat luka dihati rakyatnya sendiri. Langkah Pansus LKPJ merekomendasikan kepada Penegak Hukum sebagai langkah terbaik untuk membuktikan kecurigaan terhadap adanya indikasi penyelewengan, sebab rakyat membutuhkan keadilan.

Artikel Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kupang Nilai Ada Indikasi Kejahatan Kemanusiaan Soal Penyaluran Bantuan Seroja pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Wakil Ketua DPRD Sofia Malelak-de Haan saat memberikan keterangan pers di gedung kerucut, Senin (29/04/2024) mengaku kecewa dengan ulah BPBD yang dinilai telah membohongi korban sekaligus lembaga DPRD.

Sebanyak 5.864 korban yang disematkan istilah penyintas oleh pemerintah dipastikan tidak akan pernah memperoleh bantuan. Hal ini disebabkan lantaran Pemerintah Pusat melalui BNPB tidak mengenal istilah penyintas.

Jawaban ini kata Sofia de Haan, diperoleh saat Pansus LKPJ bertemu Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) BNPB di Jakarta. BNPB tidak akan bisa memberikan bantuan lantaran ketiadaan dana.

“kenapa BPBD tidak jujur untuk menyatakan sehingga kita ketika didemo oleh masyarakat. Sekarang apa yang mau kita jelaskan kepada lima ribu KK tersebut,”ungkapnya memperlihatkan ekspresi kekesalan.

Habel Mbate selaku Ketua Pansus menjelaskan, BNPB malahan heran mengapa dana stimulan bagi 11.036 KK korban tidak selesai disalurkan seluruhnya, tetapi disisakan dalam jumlah yang cukup banyak.

Artikel Terbongkar! Korban Seroja Kena PHP, BNPB Tidak Kenal Istilah Penyintas pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Habel Mbate selaku Ketua Pansus saat memberikan keterangan pers, Senin (29/04/2024) di gedung DPRD mengatakan, carut-marut penyaluran dana Seroja kemudian membuat Pansus harus bertemu langsung BNPB di Jakarta.

Keputusan bertemu BNPB itu kata dia untuk mencari kebenaran sekaligus menjawab segala keluhan para korban yang tidak mampu dijawab tuntas oleh Pemerintah Kabupaten Kupang melalui BPBD.

Dijelaskannya, data korban 11.036 KK lalu pemerintah pusat gelontorkan dana 229.9 miliar. Faktanya, BPBD lalu melakukan verifikasi dan validasi sehingga diperoleh jumlah 10.624 KK korban seroja yang disepakati untuk segera dibayarkan.

Ia mengatakan, terdapat kelebihan keuangan negara setelah pemerintah melakukan pembayaran, per 31 Oktober 2023 terdapat sisa anggaran 46 miliar berdasarkan keterangan Kalak BPBD Semy Tinenty. Anehnya, jumlah itu bertambah menjadi 51,6 miliar saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pansus.

“Informasi ini kami pansus gali dan ternyata benar seperti itu, hasil konsultasi pimpinan DPRD pada bulan Desember 2023, Direktur PRR BNPB tegaskan untuk segera kembalikan dana ke kas negara untuk proses selanjutnya,” ungkapnya.

Artikel Hasil Temuan Pansus LKPJ, Puluhan Miliar Dana Korban Seroja Raib Tanpa Bekas pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Diantara sekian kasus, fokus DPRD Kabupaten Kupang tajam menyoroti carut marut penyaluran dana bantuan kepada para korban bencana Seroja.

Menurut sumber di internal DPRD yang belum ingin namanya dipublikasi, Jumat (26/04/2024) membeberkan sejumlah hasil temuan Pansus LKPJ Bupati Kupang periode 2018-2024.

“Memang sebagai anggota DPRD saya juga bisa berikan komentar, tetapi kita hargai teman-teman di Pansus dan informasi terkait lembaga harus disampaikan oleh pimpinan DPRD sebagai corong lembaga,”ujar sumber sembari meminta namanya tidak terpublikasi.

Walaupun demikian sumber terpercaya itu menyebutkan sejumlah temuan mencengangkan pasca Pansus bertemu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta terkait dengan penyaluran dana bantuan bagi para korban Seroja.

Sumber mengatakan, terdapat sejumlah kejanggalan penyaluran bantuan bagi korban Seroja, diantaranya soal kata penyintas, data korban yang selalu berubah-ubah, dana yang masuk di rekening korban tapi tidak bisa dicairkan seluruhnya, Bank penyalur yang tidak bisa menunjukan print out rekening koran serta simpang siurnya jumlah sisa dana, perubahan Juknis sepihak.

Artikel Kabarnya DPRD Kabupaten Kupang Siap Rekomendasi Kasus Dugaan Korupsi Ke KPK pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Johanis Mase selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang kepada awak media, Kamis (04/04/2024) di gedung DPRD mengatakan, data yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang selalu berubah-ubah tidak sesuai dengan data awal yang dikirim sesaat setelah bencana seroja tiga tahun yang lalu.

Akibat dari data yang selalu berubah-ubah membuat Pemerintah Pusat sulit merealisasikan bantuan terhadap para korban kategori penyintas. Hal ini tidak bisa diakali lantaran pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memiliki data yang sebelumnya sudah dikirim oleh BPBD Kabupaten Kupang.

“kalau orang menilai bahwa DPRD tidak proaktif, saya selaku salah satu Pimpinan DPRD kami justru proaktif dan kami juga memiliki data-data yang otentik, hanya sayangnya tidak ada sinkronisasi data, tidak disikapi secara serius oleh pemerintah,”ucap Johanis Mase.

Dalam kunjungan kerja maupun reses, anggota DPRD telah diberikan masukan dan data terkait dengan korban seroja yang belum tersentuh bantuan pemerintah. Langkah yang ditempuh DPRD yakni bersama Kalak BPBD bertemu langsung dengan Pejabat di BNPB untuk menguraikan permasalahan dibalik tidak selesainya permasalahan seroja di Kabupaten Kupang.

“data yang kami peroleh dari pemerintah bahwa dana 46 miliar ada tetapi tidak sampai, langkah selanjutnya yaitu konsultasi dengan pemerintah pusat melalui BNPB. Dirjen saat itu bilang kalau pemerintah Kabupaten merasa kurang maka ada dua hal yang harus dikerjakan,”ungkap Johanis Mase.

Artikel Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang Sebut Data Korban Seroja Selalu Berubah-ubah pertama kali tampil pada Kabar Independen.

“Persoalan Seroja sejujurnya sampai detik ini juga belum selesai dimana para korban ada yang tidak tersentuh bantuan, ada pula yang sudah menerima tetapi tidak sesuai dengan kategori di BNBA, pengaduan dari para korban Seroja langsung disampaikan kepada saya,”ujar Yosef Lede, Senin (22/01/2024) di Oelamasi.

Yosef Lede mengungkapkan, pengaduan dari korban Seroja terutama mengenai pencairan dana tunggu hunian yang disalurkan oleh Bank BRI selaku bank penyalur yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.

Realisasi penyaluran bantuan oleh Bank BRI kepada para korban ujar Yosef Lede ternyata tidak sesuai dengan kategori kerusakan ringan, sedang atau berat yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kupang, jumlah korban seluruhnya serta kategori kerusakan tertera dalam data BNBA (By Name By Address).

Politisi Gerindra ini membeberkan masyarakat korban Seroja mengaku bingung dengan cara – cara penyaluran dana bantuan. Misalnya saja, ada korban kategori rusak sedang seharusnya mendapatkan dana Rp. 25 juta rupiah, tetapi faktanya tidak demikian.

Artikel Anggota DPRD Kabupaten Kupang Ungkap Indikasi PMH Bantuan Korban Seroja pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Pertemuan tiga pimpinan DPRD bersama Direktur Perencanaan Rehabilitas dan Rekonstruksi BNPB Johny Sumbung menghasilkan catatan penting dan menjadi angin segar bagi korban Bencana Seroja yang belum tersentuh bantuan.

Ketua DPRD Daniel Taimenas, Jumat (22/12/2023) di ruang kerja Wakil Ketua menjelaskan, pimpinan DPRD kepada BNPB mengusulkan tambahan dana bantuan bagi korban Seroja kategori penyintas yang hingga saat ini belum tersentuh.

Usulan itu kata Daniel Taimenas mendapat respon positif dari BNPB yang diwakili Direktur Perencanaan Rehabilitas dan Rekonstruksi, tetapi ada beberapa permintaan yang secepatnya harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Dua syarat yang harus secepatnya dipenuhi oleh pemerintah daerah sisa dana hasil verifikasi dan validasi terhadap 11.036 korban sejumlah 46 miliar lebih harus dikembalikan ke Kas Negara, sebab pemerintah daerah tidak dapat menggunakan dana tersebut tanpa persetujuan dari pemerintah pusat.

Artikel Begini Catatan Penting Pertemuan Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang Bersama BNPB pertama kali tampil pada Kabar Independen.