Menurut Kepala Desa Kuanheum Oktofianus Nopemnanu, Rabu (15/05/2024) di Kantor Desa mengatakan, salah satu dari enam warganya menjadi korban bencana dahsyat Seroja.

Rumah permanen dan kios milik Baharudin Nurdin salah satu warganya rata dengan tanah tersapu banjir saat bencana Seroja itu. Rumah milik warganya itu hilang terbawa banjir.

Anehnya kata Kepala Desa Kuanheum, yang bersangkutan sama sekali tidak masuk dalam data korban Seroja, padahal laporan sudah dikirimkan oleh pemerintah desa. Ditindaklanjuti dengan petugas BPBD turun lokasi mengambil langsung data, faktanya hingga kini korban sama sekali tidak tersentuh bantuan.

“Rumah Baharudin Nurdin ini sampai sekarang hilang, bekas fondasi pun tidak terlihat karena tertutup sedimentasi, pihak kecamatan juga turun data,”ungkapnya.

Selain Baharudin Nurdin, ada warga lainnya juga mengalami hal serupa walaupun tingkat kerusakannya tidak separah apa yang dialami Baharudin Nurdin.

Artikel Korban Seroja di Desa Kuanheum dan Oebola Dalam Tak Diperhatikan Pemerintah pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Diantara sekian kasus, fokus DPRD Kabupaten Kupang tajam menyoroti carut marut penyaluran dana bantuan kepada para korban bencana Seroja.

Menurut sumber di internal DPRD yang belum ingin namanya dipublikasi, Jumat (26/04/2024) membeberkan sejumlah hasil temuan Pansus LKPJ Bupati Kupang periode 2018-2024.

“Memang sebagai anggota DPRD saya juga bisa berikan komentar, tetapi kita hargai teman-teman di Pansus dan informasi terkait lembaga harus disampaikan oleh pimpinan DPRD sebagai corong lembaga,”ujar sumber sembari meminta namanya tidak terpublikasi.

Walaupun demikian sumber terpercaya itu menyebutkan sejumlah temuan mencengangkan pasca Pansus bertemu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta terkait dengan penyaluran dana bantuan bagi para korban Seroja.

Sumber mengatakan, terdapat sejumlah kejanggalan penyaluran bantuan bagi korban Seroja, diantaranya soal kata penyintas, data korban yang selalu berubah-ubah, dana yang masuk di rekening korban tapi tidak bisa dicairkan seluruhnya, Bank penyalur yang tidak bisa menunjukan print out rekening koran serta simpang siurnya jumlah sisa dana, perubahan Juknis sepihak.

Artikel Kabarnya DPRD Kabupaten Kupang Siap Rekomendasi Kasus Dugaan Korupsi Ke KPK pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Informasi yang berhasil diperoleh dari berbagai sumber, Rabu (29/11/2023) menyebutkan aksi demontrasi rencananya digelar hari ini Rabu 29 November 2023.

Enam poin tuntutan yang diperjuangkan oleh masyarakat yang menamakan diri Aliansi pemuda dan mahasiswa peduli Kabupaten Kupang antara lain :

Pertama : meminta penjelasan dan klarifikasi secara resmi terkait keberadaan sejumlah uang yang belum tersalurkan. Kedua : korban Seroja segera diberikan bantuan sesuai haknya sebagai penyintas yang telah terdata.

Ketiga : pemerintah diminta tepati janji manis terhadap korban Seroja di Desa Pukdale Kecamatan Kupang Timur. Keempat : meminta aparat hukum memeriksa terduga pelaku pemalsuan dokumen milik korban Seroja yang dikirim ke BNPB.

Kelima : Penegak hukum diminta memeriksa pihak ketiga atau pelaksana pekerjaan pembangunan rumah bagi korban Seroja kategori rusak berat. Keenam : pimpinan DPRD diminta segera membentuk Pansus untuk mengkaji ulang terhadap penyaluran dana bantuan stimulan bagi korban Seroja.

Sampai berita ini dipublikasi, titik pertama aksi di Gedung DPRD masih terlihat sepi, hanya terdapat beberapa anggota Polri dari Polsek Kupang Timur serta anggota Satpol PP sedang berjaga di lokasi. (Jessy)

Artikel Hari Ini, Korban Bencana Seroja di Kabupaten Kupang Jadwalkan Gelar Demonstrasi pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Kalak BPBD saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa tanggal 05 September 2023 berjanji akan menyerahkan Juknis yang diminta oleh DPRD. Dalam rapat dengar pendapat ketika itu, Ketua Komisi III meminta agar pihak dapat memperoleh juknis tersebut untuk di pelajari bersama seluruh anggota komisi III.

“Kalau bisa besok siang (Rabu, 06/09/2023-red) jam 11 tolong serahkan juknisnya kepada kami, serahkan ke staf saya di komisi III,”Tegas Deasy Ballo-Foeh, Jumat (08/09/2023) melalui pesan WhatsApp.

Deasy Ballo-Foeh mengatakan, RDP fokus bagaimana menyelesaikan situasi sulit yang dialami seluruh korban Seroja kategori sebagai penyintas yang berjumlah 5.684 KK. Terdapat sisa dana senilai 46 miliar lebih sehingga harus tetap ada langkah yang di ambil sehingga masyarakat penyintas bisa tertolong.

“Kordinasi bersama BNPB segera di lakukan agar jelas apakah 46 Miliar tersisa masih bisa ditambah oleh pemerintah pusat agar bisa mengcover bantuan kepada 5.684 penyintas ataukah hanya menggunakan anggaran yang tersisa sebesar kurang lebih 46 Miliar,”Ujarnya.

Artikel BPBD Tidak Tepati Janji Serahkan Juknis, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kupang Kecewa pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Pandangan berbeda dilontarkan Ketua Komisi III Deasy Ballo-Foeh yang menyatakan penyintas akan segera dibayarkan oleh pemerintah, sementara Anton Natun sebagai anggota Komisi memiliki pandangan sebaliknya dengan alasan yakni pemerintah kekurangan dana.

Menurut Anton Natun anggota Komisi III, Rabu (06/09/2023) melalui sambungan telepon mengatakan, walaupun BPBD menjamin seluruh penyintas akan segera dibayarkan, dirinya justru berpendapat tidak segampang yang dibayangkan oleh pemerintah.

Alasan utama yang dikemukakan oleh Anton Natun yakni pemerintah kekurangan dana untuk membayar seluruh penyintas yang berjumlah 5.684 KK sesuai data yang dimiliki oleh BPBD. Total penyintas terbagi menjadi tiga kategori yaitu rusak berat 607 KK, rusak sedang 1090 KK dan rusak ringan 3.987 KK.

Anton Natun menjelaskan, jika mengacu pada data tersebut maka pemerintah harus menyediakan dana dalam jumlah mencapai 97.470.000.000 miliar yang akan dibagikan kepada 5.654 KK. Ia merincikan, rusak berat 607 KK sebesar 30.350.000.000 miliar atau 50 juta per KK, rusak sedang 27.250.000.000 atau 25 juta per KK dan rusak ringan 39.870.000.000 atau 10 juta per KK.

Artikel Dua Anggota DPRD Kabupaten Kupang Berbeda Pandangan Soal Penyintas dan Pansus Seroja pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Pernyataan sikap Fraksi Golkar disampaikan langsung oleh Habel Mbate selaku Ketua Fraksi ditemani Daniel Taimenas, Agus Mauboy dan Okto La’a, Kamis (0709/2023) di ruang kerja Ketua DPRD Kabupaten Kupang.

Ketua DPRD sekaligus anggota Fraksi Golkar Daniel Taimenas kepada awak media membeberkan sejumlah alasan mengapa fraksi Golkar sepakat membentuk Pansus. Alasan utamanya karena banyak masyarakat mengadukan kejanggalan penyaluran bantuan seroja, keluhan ini disampaikan langsung kepada anggota DPRD.

Kejanggalan yang dilaporkan oleh masyarakat kepada anggota DPRD antara lain turun grade hasil verifikasi dan validasi oleh tim yang dibentuk oleh BPBD yang kebanyakan anggota tim adalah tenaga honorer. Hal lain misalnya soal pekerjaan rumah korban Seroja kategori rusak berat oleh pihak ketiga yang hingga saat ini ada yang belum juga rampung.

Bahkan kata Daniel Taimenas, tiga orang pimpinan DPRD pernah juga bersepaham untuk membentuk Pansus. Carut marut penyaluran bantuan seroja sepertinya tidak mampu diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Kupang dalam hal ini BPBD sebagai instansi teknis yang berkewenangan menyalurkan dana kepada korban.

Artikel Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kupang Nyatakan Sikap Setuju Bentuk Pansus Seroja pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Wacana pembentukan Pansus muncul ke permukaan saat digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta masyarakat Desa Pukdale, Selasa (05/09/2023).

Anton Natun, Salah seorang anggota Komisi III DPRD yang dimintai tanggapannya melalui sambungan telepon, Rabu (06/09/2023) mengatakan, pimpinan DPRD seharusnya mengambil sikap tegas terkait persoalan krusial yang dialami para korban bencana Seroja.

Menurut Ketua DPC Partai Hanura ini, penyaluran dana kepada korban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak dapat dipertanggungjawabkan dan hingga kini masih menyisakan persoalan. Diantaranya, pembangunan rumah kategori rusak berat oleh pihak ketiga yang belum tuntas, penyaluran dana tidak menggunakan Juknis dari pemerintah pusat, soal penyintas hingga soal turun grade yang ditentukan sepihak oleh BPBD.

Anton Natun menyebutkan, ada oknum-oknum tertentu yang bermain-main dengan penyaluran dana seroja. Oknum tertentu itu mengambil untung dari bantuan bagi korban bencana untuk memperkaya diri. Ada juga permainan oknum untuk menguntungkan pihak lain, hal ini dilihat dari temuan pekerjaan rumah oleh para kontraktor nakal yang melakukan pengadaan bahan bangunan dari salah satu pihak secara di sengaja.

Artikel Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang Diminta Segera Bentuk Pansus Seroja pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Menurut Anton Natun Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kupang kepada awak media, Selasa (05/09/2023) di gedung DPRD, penyaluran dana bantuan Seroja kepada seluruh korban perlu ditelusuri oleh pihak hukum lantaran terdapat indikasi mencurigakan.

Anton Natun menyatakan dengan tegas bahwa ada oknum-oknum tertentu yang bermain-main dengan penyaluran dana seroja. Oknum tertentu itu mengambil untung dari bantuan bagi korban bencana untuk memperkaya diri.

Penyaluran dana bagi korban Seroja ujar Anton Natun tidak tepat sasaran serta masih ditemukannya banyak pengaduan bahkan aksi protes dari para korban, pembangunan rumah kategori rusak berat oleh pihak ketiga yang belum selesai hingga saat ini.

Anton Natun kembali menegaskan bahwa ada permainan oknum untuk menguntungkan salah satu pihak, hal ini dilihat dari temuan pekerjaan rumah oleh para kontraktor nakal yang melakukan pengadaan bahan bangunan dari salah satu pihak secara di sengaja. (Him)

Artikel Anton Natun Desak Polisi dan Jaksa Sidik Penyaluran Dana Seroja di Kabupaten Kupang pertama kali tampil pada Kabar Independen.

RDP dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komisi, juga dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari Desa Pukdale. Komisi juga menghadirkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pemerintah pusat tercatat menggelontorkan dana sejumlah 229 miliar lebih untuk 11.036 korban kategori rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Penyaluran dana bagi para korban tidak maksimal dan hingga kini masih menyisakan persoalan terutama bagi para korban.

Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi Deasy Ballo-Foeh berlangsung alot. Beberapa poin penting yang menjadi sorotan Komisi antara lain keterlibatan pihak ketiga dalam membangun rumah bagi korban kategori rusak berat, petunjuk teknis penyaluran yang tidak transparan serta data penyintas.

Deasy Ballo-Foeh mengatakan, dengan adanya RDP ini dirinya bersama anggota Komisi III akan serius mendorong pemerintah untuk merealisasikan sesuai regulasi yang sudah ada. Menurutnya air mata masyarakat harus dihapus oleh pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten Kupang dalam hal ini Kalak BPBD untuk bekerja sama.

Artikel Penyaluran Dana Bencana Seroja Terindikasi Bermasalah, Komisi III DPRD Kabupaten Kupang Panggil Badan Bencana pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Kepala Desa Tuapukan Martinus Alnabe, Selasa (29/11/2022) di ruang kerjanya menuturkan jika total penerima dana stimulan seroja sebanyak 250 kk, dengan rincian kategori rusak berat 50 orang, rusak sedang 69 orang dan rusak ringan 131 orang. Data tersebut di himpun dari hasil verifikasi lapangan oleh pihak BPBD sesuai data by name by address.

Martinus Alnabe mengakui jika dirinya bersama perangkat desa telah melakukan sosialisasi bersama di tingkat desa untuk menyesuaikan data korban seroja yang betul betul terdampak sehingga tidak ada kekeliruan dalam penetapan data korban sesuai hasil verifikasi faktual dari tim yang di turunkan oleh pemerintah.

Jumlah penerima bantuan tersebut presentase pencairan dana sudah mencapai angka 90% di lihat laporan masyarakat ke pihak desa terkait pencairan dana stimulan seroja. Diri nya menjelaskan terdapat kendala dalam proses pencairan sehingga ada beberapa orang tidak dapat menerima haknya secara penuh. Kategori rusak berat 50 orang, 41 orang sudah cair, 8 orang di antara nya belum menerima dana dan 1 orang tidak memenuhi syarat.

Artikel Korban Seroja di Desa Tuapukan Tuntas Terima Dana Stimulan pertama kali tampil pada Kabar Independen.