Pemerintah Desa Kalali diketahui telah menggelontorkan penyertaan modal ke BUMDEs senilai tiga ratus juta rupiah pada tahun 2020 dan dipergunakan untuk modal usaha bagi kelompok usaha bersama.

Yorianto Mona selalu Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dikonfirmasi melalui panggilan telepon, Selasa (16/09) membenarkan jika pengurus BUMDEs belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana tersebut.

Menurutnya, dana tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan lantaran dana tersebut seluruhnya sudah dipinjamkan kepada kelompok usaha bersama milik masyarakat setempat sebagai modal untuk pengembangan usaha.

Sementara itu, media ini berusaha mencari informasi dari berbagai sumber dari masyarakat setempat yang enggan namanya dipublikasi justru mengutarakan fakta mencengangkan.

Menurut informasi yang diperoleh dari beberapa sumber terpercaya menyebutkan bahwa terindikasi telah terjadi perpecahan di internal pengurus BUMDEs terkait dana senilai 30 juta rupiah lebih.

Artikel Tiga Ratus Juta Dana BUMDEs Kalali Tidak Jelas Penggunaannya, Tiga Tahun Belum Ada Pertanggungjawaban pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Namun, untuk kepentingan laporan pertanggungjawaban maka sang Kepala Desa diduga memanipulasi laporan seolah-olah pekerjaan telah usai seratus persen.

“Kami sudah selesaikan 100 persen,”ucap Kepala Desa Tanini Debby Tafetin yang ditemui, Kamis pekan kemarin di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dikatakannya, untuk menyelesaikan tahapan pekerjaan balai dusun dan sekaligus akan dimanfaatkan sebagai Pustu, Kades Tanini beserta masyarakat gotong royong selama empat hari.

“Untuk selesaikan pekerjaan sisa berupa plesetan tembok, pemasangan keramik, pemasangan daun pintu dan jendela serta cat, saya pakai tiga tukang dengan dibantu masyarakat, kami kerja gotong royong selama 4 hari,”ujarnya.

Dikisahkan Kades Tanini, semua material bangunan sebenarnya sudah lengkap tersedia tetapi kendala kecil membuat pekerjaan gedung itu terlambat, sementara perintah Pemkab Kupang segera menyelesaikan LPJ dalam waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

“Semua intuk kepentingan pertanggung jawaban, tidak ada maksud manipulasi laporan dan saya bertanggungjawab selesaikan pekerjaan itu dan sudah saya lakukan, termasuk dengan mebeler yaitu 5 buah kursi, 5 buah meja dan 1 lemari,”terangnya.

Artikel Tanggungjawab, Kades Tanini Kecamatan Takari Selesaikan Pekerjaan Balai Dusun pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Informasi yang berhasil diperoleh dari sumber yang enggan menyebutkan identitasnya, Sabtu (10/05) melalui pesan WhatsApp mengatakan, oknum kepala Desa Tanini Kecamatan Takari diduga memalsukan laporan keuangan.

Sumber menuturkan, untuk mengakali laporan keuangan dana desa tahun anggaran 2024, sang kepala desa terpaksa diduga memanipulasi laporan pertanggungjawaban (LPJ).

Sumber menyebutkan, tahun anggaran 2024 pemerintah Desa Tanini menganggarkan pembangunan balai dusun 3 dengan jumlah anggaran yang tidak dapat disebutkan.

Pembangunan balai dusun 3 kata sumber, belum diselesaikan pembangunannya tetapi oleh Kepala Desa Tanini terpaksa dibuatkan laporan seratus persen alias selesai seluruhnya.

Padahal faktanya, pekerjaan fisik balai dusun 3 menurut pandangan mata baru mencapai 50 persen. Maka untuk kepentingan laporan pertanggungjawaban terpaksa di sulap menjadi 100 persen.

Artikel Menghindari Sanksi Bupati Kupang, Oknum Kades Diduga Kuat Palsukan Laporan Keuangan pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Keputusan pemberhentian sementara dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan dua kali surat teguran, pemberhentian itu dilakukan setelah melewati batas waktu tanggal 30 April 2025.

Menurut Bupati Kupang Yosef Lede, Kamis (08/05) mengatakan, 15 Kepala Desa diketahui tidak mengindahkan perintah pimpinan daerah. Padahal, para kepala desa selaku pengelola dana desa mesti taat asas dan aturan.

Bupati Yosef Lede merasa heran mengapa para kepala desa tidak bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa secara baik dan benar.

“Langkah tegas ini untuk mendisiplinkan para kepala desa setelah dua kali teguran tidak diindahkan, selanjutnya saya angkat sekretaris desa sebagai kerteker sambil menyelesaikan LPJ,”ungkap Bupati Kupang.

Para kepala desa ayang diberhentikan akan diangkat kembali ketika sudah selesai melaksanakan pertanggungjawaban. Bila nanti ada yang menyerempet pidana maka akan diteruskan ke pihak hukum, namun bila terjadi kesalahan administratif akan diperbaiki.

Artikel Terlambat Serahkan LPJ Dana Desa, Bupati Kupang Berhentikan Sementara 15 Kepala Desa pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Mance Yunita Tabelak bendahara Desa Enolanan, Rabu (19/03) di Kecamatan Kupang Tengah mengaku dirinya menolak melaksanakan perintah Kepala Desa karena alasan perintah itu tidak sesuai aturan.

Baginya, Dana Desa yang merupakan uang Negara tidak boleh ditransfer ke rekening pribadi siapapun termasuk milik Kepala Desa sekalipun.

Oleh karena dirinya tidak mengindahkan perintah, maka Kepala Desa langsung mengganti bendahara baru atas nama Melkisedek Beis serta mengganti spesimen tanda tangan di bank guna pencairan uang sisa kegiatan sebesar Rp. 129.742.228,-.

Dirinya juga mengaku bahwa ketika tanggal 20 Desember 2024 saat pencairan Insentif RT/RW, cleaning service dan tunjangan BPD, semua uang itu langsung diminta oleh Kepala Desa dan diserahkan langsung di depan bank setelah usai melakukan pencairan tanggal 20 Desember 2024.

Ia baru mengetahui sudah diganti sebagai bendahara pada saat dirinya datang ke bank untuk mengecek saldo. Ia baru diberitahukan oleh petugas bank bahwa Kepala Desa telah menggantikannya dengan bendahara yang baru.

Artikel Tolak Perintah Transfer Dana Desa ke Rekening Pribadi Kades, Bendahara Desa Enolanan Terancam di Pecat pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Kepala Desa Pakubaun Bildad Elifas Runesi, S.Pd, Jumat (13/12) di Desa Pakubaun menyebut melalui perencanaan yang matang Engan melibatkan seluruh stakeholder, pemerintah desa berhasil membangun jalan perkerasan sepanjang 3.800 meter.

Dikatakannya, jalan sepanjang 3.800 meter dibangun menuju areal pertanian yang jumlahnya mencapai ratusan hektar. Selain menuju lahan pertanian, akses jalan juga menuju lokasi penggemukan sapi milik seluruh warganya.

Pekerjaan jalan itu kata Bildat Elifas Runesi menghabiskan dana sekitar Rp. 364 juta rupiah lebih yang bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2024. Bukan hanya membuka akses dari dan menuju lahan pertanian, pemerintah desa juga sekalian menyediakan akses untuk penataan ruang bagi pemukiman warga.

“Jalan ini kami siapkan bagi warga yang nantinya ketika akan membangun rumah sudah ada jalan, dua kilo sisanya itu menuju kebun warga, kami buka akses menuju potensi pertanian dan peternakan, lahan pertanian jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan hektar bahkan jalan ini hampir mencapai batas desa Apren, “ungkapnya.

Dikatakannya, pemerintah desa juga berhasil membangun tiga unit sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih warganya. Tiga sumur bor itu terletak terpisah di tiga dusun.

Artikel Pemdes Pakubaun Perbaiki Akses Transportasi Menuju Lahan Pertanian, Juga Sediakan Fasilitas Air Bersih pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Kepada awak media, Kepala Desa Tanah Putih Thomas menjelaskan, dasar pemikiran pemerintah desa menggelar lomba tarian Lufut, lebih utama karena tarian ini sudah hampir punah.

Sebagian besar generasi muda masa kini tidak lagi menggemari budaya lokal, era kemajuan peradaban baru membuat mereka seakan lupa dengan budaya lokal warisan nenek moyang yang sudah tentu memiliki nilai-nilai yang luhur dan mulia.

Bukan hanya ingin melestarikan budaya, Pemerintah Desa Tanah Putih menginginkan agar hubungan kekerabatan, kebersamaan antar sesama warga desa dimulai dari tingkat rukun tetangga.

Lomba ini kata dia, merupakan salah satu kegiatan yang direncakan dan disepakati bersama serta sudah tertuang dalam program kerja pemerintah desa tahun 2024 yang didanai oleh Dana Desa sebesar delapan juta rupiah.

“Dengan momen ini dapat mempersatukan tali persaudaraan yang sudah terbangun sejak dahulu kala di desa kami,”ujar Thomas Ola.

Artikel Lestarikan Budaya Daerah, Pemerintah Desa Tanah Putih Gelar Lomba Tarian Lufut pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Demikian diungkap Bendahara Desa Hueknutu Lukas Kue’e, Senin (19/08) malam melalui sambungan telepon.

Lukas menyampaikan bahwa peminjaman uang kepada pengusaha atas persetujuan serta turut diketahui oleh Kepala Desa Hueknutu dengan janji pengusaha akan diberikan pekerjaan fisik tahun 2024.

Alasan Pemerintah Desa meminjam uang kepada pengusaha kata Lukas, digunakan untuk biaya penyusunan dokumen APBDesa. Sebab, waktu penyusunan dokumen anggaran itu pemerintah desa sudah tidak memiliki biaya alias kas desa nihil.

Disebutkannya, jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp. 5 juta rupiah ditambah fee proyek Rp. 3 juta rupiah dan pinjaman pribadi Kepala Desa Rp. 2 juta rupiah sehingga jumlahnya total Rp. 10 juta rupiah.

Lukas mengakui semua uang pinjaman kepada pengusaha telah dikembalikan seluruhnya pada saat pencairan Dana Desa Tahap I, namun kuitansi peminjaman uang belum diambil oleh Pemerintah Desa Hueknutu.

Artikel Bendahara Desa Hueknutu Takari Akui Pinjam Uang Pengusaha Untuk Penyusunan APBDesa 2024 pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Salah seorang pengusaha di Kecamatan Takari, Jumat (16/08) di Takari mengisahkan, dirinya pernah didatangi oleh Bendahara Desa Hueknutu.

Saat itu sang bendahara mengaku diperintah oleh Kepala Desa untuk meminjam uang sebesar Rp. 10 juta rupiah dengan janji pengusaha akan diberikan paket pekerjaan fisik Dana Desa tahun 2024.

Dikatakannya, bukan hanya meminjamkan uang sejumlah itu pun turut dibuktikan dengan kuitansi yang ditandatangani oleh bendahara Desa Lukas Kue’e tertanggal 21 Juni 2024. Pada kuitansi yang ditulis sendiri oleh Bendahara Desa dan berhasil diperoleh media ini tertera pinjaman Desa Hueknut.

“Bukan hanya pinjam uang, saya juga sudah serahkan uang fee proyek ke bendahara dan Kades dengan jumlah berbeda,”ujar sang pengusaha.

Sementara itu, Camat Takari Murry Ratukore yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Senin (19/08) membenarkan jika Desa Hueknutu terlambat menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2023 karena terkendala belum membayar PPN dan PPh.

Artikel Tunggak Pembayaran PPN dan PPh, Kades Hueknutu Takari Pinjam Uang Pengusaha Serta Janjikan Pekerjaan Fisik pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Kepala Desa Tanah Merah Lazarus Dillak, Rabu (24/07) di Desa Tanah Merah mengungkapkan, tahun ini pemerintah Desa telah mengalokasikan Dana Desa yang diperuntukan untuk tiga jenis pekerjaan fisik.

Dijelaskannya, tiga jenis pekerjaan fisik itu diantaranya satu buah sumur bor di wilayah Dusun 5, jalan rabat beton sepanjang 200 meter di Dusun I serta Perkerasan jalan sepanjang 1,300 meter di wilayah Dusun 4 dan 5.

Jumlah dana yang digelontorkan ungkap dia, untuk sumur bor senilai Rp. 125 juta, rabat beton senilai Rp. 151 juta. Sementara untuk perkerasan jalan, Kepala Desa mengaku tidak begitu hafal jumlahnya.

“Sumur bor di area Kantor Desa karena warga sekitar kesulitan air bersih, jalan rabat beton dan perkerasan untuk buka akses, tingkatkan ekonomi masyarakat,”harapnya.

Lazarus Dillak mengatakan, jalan rabat beton yang kerjakan secara swakelola itu bertujuan memperlancar akses warga sekitarnya menuju areal persawahan bagi mereka yang berprofesi sebagai petani serta menuju laut bagi yang bekerja sebagai nelayan.

Artikel Gunakan Dana Desa Bangun Infrastruktur, Begini Harapan Kepala Desa Tanah Merah pertama kali tampil pada Kabar Independen.