Pengurus BUMDes yang dipimpin oleh Yakob Nitti diduga kuat belum pernah menyampaikan laporan sejak tahun 2019 hingga saat ini.

Kondisi ini membuat sejumlah masyarakat asal dusun II dan dusun III Desa tersebut mendatangi Ketua Badan Permusyawaratan Desa untuk menyampaikan aspirasinya, Jumat (04/03/2022).

Frids Dikson Siki, salah satu warga Niunbaun, Jumat (04/03/2022) melalui sambungan telepon usai pertemuan dengan BPD mengatakan, warga mendesak agar pengurus segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan perkembangan BUMDes.

Pemerintah Desa Niunbaun kata dia telah menggelontorkan dana sebesar Rp. 100.000.000 kepada BUMDes. Dana itu digunakan untuk usaha persewaan tenda dan kursi senilai Rp. 50.000.000 sementara sisanya senilai Rp. 50.000.000 digunakan untuk kegiatan simpan pinjam.

“Penyertaan modal dari Pemdes tahun 2016 itu seratus juta, 50 juta mereka belanja jasa tenda dan kursi. 50 juta sisanya dipakai untuk simpan pinjam. Tahun 2018 sempat ada LPJ,”Ujarnya.

Artikel Warga Desa Niunbaun Desak Pengurus BUMDes Serahkan LPJ pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Ridwan S. Angsar, SH, MH melalui Kasie Intel I Wayan Agus Wilayana, SH, MH, Kamis (21/10/2021) diruang kerjanya mengatakan, Jaksa saat ini masih menunggu hasil Audit oleh Inspektorat Daerah.

Menurutnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang telah melayangkan surat ke Inspektorat Daerah untuk melakukan audit internal pengelolaan Dana Desa Enolanan dan hingga hari ini jaksa belum menerima hasil audit.

Diberikan sebelumnya, akibat terindikasi korupsi, sejumlah masyarakat Desa Enolanan Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang – NTT adukan Kepala Desanya ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang.

Sejumlah masyarakat dalam surat yang dikirim kepada Kejaksaan Negeri dengan Nomor 01/MDE-AOT/IX/2021 perihal pengaduan dan permohonan pemeriksaan menguraikan sejumlah alasan.

Surat pengaduan masyarakat Desa Enolanan yang di tandatangani oleh Nomensen Nobrihas, Yusuf B. Nope dan Nusri Kase serta 83 orang lainya yang diperoleh Kabarindependen.com Senin (06/09/2021) menguraikan dugaan penyelewengan pengelolaan Dana Desa tahun 2019 dan 2020 oleh Kepala Desa Enolanan Leksi A. Namah.

Artikel Dugaan Korupsi Dana Desa Enolanan, Jaksa Tunggu Hasil Audit Inspektorat pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Sejumlah masyarakat dalam surat yang dikirim kepada Kejaksaan Negeri dengan Nomor 01/MDE-AOT/IX/2021 perihal pengaduan dan permohonan pemeriksaan menguraikan sejumlah alasan.

Surat pengaduan masyarakat Desa Enolanan yang di tandatangani oleh Nomensen Nobrihas, Yusuf B. Nope dan Nusri Kase serta 83 orang lainya yang diperoleh Kabarindependen.com Senin (06/09/2021) menguraikan dugaan penyelewengan pengelolaan Dana Desa tahun 2019 dan 2020 oleh Kepala Desa Enolanan Leksi A. Namah.

Masyarakat dalam suratnya menilai bahwa pengelolaan Dana Desa dilakukan secara sepihak dan mengesampingkan aspek partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang berakibat terjadi kerugian keuangan negara mencapai Rp. 825.550.000,-.

Sejumlah kerugian keuangan Negara itu kuat dugaan digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Dugaan penyelewengan dilakukan dengan cara manipulasi harga beberapa item program dan tidak pernah melibatkan masyarakat dalam perencanaan hingga dugaan terjadi mark up harga pembelian barang pada beberapa item program.

Artikel Indikasi Korupsi, Masyarakat Adukan Kades Enolanan ke Kejaksaan pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Para kepala desa beserta bendahara desa serta masing – masing camat diperhadapkan dengan Wakil Bupati Kupang bersama Dinas PMD dalam rapat yang digelar Rabu, (28/07/2021) di ruang rapat Wakil Bupati.

Alasan yang dikemukakan oleh masing-masing kepala desa saat ditanyakan oleh Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe ternyata beragam. Ada yang beralasan bendahara sakit, ada juga beralasan nota belanja tidak lengkap, Camat tidak pernah berkantor dan alasan lainnya.

Desa yang belum menyampaikan LPJ Dana Desa tahun 2020 yakni Desa Kauniki, Desa Oebola Dalam, Desa Oeniko, Desa Fatukanutu, Desa Nekmese, Desa Oelbiteno, Desa Nunbaun, Desa Tanah Merah, Desa Oebesi, Desa Pakubaun dan Desa Tablolong,

Sebelas desa itu berasal dari Kecamatan Amabi Oefeto, Takari, Amarasi Selatan, Amabi Oefeto Timur, Fatuleu, Kupang Barat, Fatuleu Tengah, Kupang Tengah dan Amarasi Timur.

Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe mengatakan, persoalan LPJ itu menjadi salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan. BPK menemukan rendahnya tingkat penyerapan dana desa di Kabupaten Kupang.

Artikel 11 Desa di Kabupaten Kupang Belum ‘Setor’ LPJ Dana Desa Tahun 2020 pertama kali tampil pada Kabar Independen.