Okto Tahik Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui sambungan telepon seluler, Selasa (16/07) malam stafnya terpaksa harus lembur sampai saat ini pukul 20.04 WITA tanggal 16 Juli 2024.

“Sekarang kita lagi lembur sampai jam begini, saya perintahkan pegawai tidak boleh pulang dan harus selesaikan,”ujarnya.

Dikatakannya, gaji seluruh PPPK segera masuk rekening masing-masing per tanggal 17 Juli 2024.

Diakuinya, keterlambatan pembayaran gaji lantaran terkendala jaringan internet serta upload data PPPK yang keliru memasukan waktu pembayaran di bulan Agustus.

Disebutkannya, untuk tenaga guru terdapat 11 orang dan tenaga kesehatan 3 orang diketahui salah menginput data.

Persoalan ini sedang dibereskan oleh BPKAD. Dan jika sudah selesai seluruhnya, dirinya memastikan secepatnya gaji PPPK masuk rekening masing-masing.

Artikel BPKAD Kabupaten Kupang Lembur Hingga Malam Untuk Menjawab Keluhan PPPK pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Anita Jacoba Gah Anggota Komisi X DPR RI melalui sambungan telepon, Selasa (16/07) mengaku terkejut dengan kondisi yang dialami ribuan tenaga PPPK guru maupun tenaga kesehatan.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan kata Politisi Partai Demokrat ini, telah mengalokasikan anggaran sebesar 48 miliar lebih dalam bentuk transfer Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membayar gaji sejumlah PPPK itu.

“Mereka semua berkeluh-kesah ke saya dan saya cukup kaget ternyata ada yang empat bulan termasuk rapelan, saya mau pertanyakan Pemda kenapa bela dibayarkan,”ungkapnya.

Dikatakannya, pemerintah daerah susuai catatan Kementerian Keuangan RI telah mencairkan DAU sebesar 21 miliar dari total 48 miliar dana yang disediakan.

Dana tersebut ujar DPR RI terpilih hasil Pemilu Februari 2024, tidak dapat digunakan membiayai program lain selain membayar gaji PPPK.

Artikel Ulah Pemerintah Kabupaten Kupang Tunggak Gaji PPPK Buat Anita Jacoba Gah Panas Hati pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Okto Tahik Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Rabu (12/06) diruang kerjanya menjelaskan, realisasi dari bagi hasil PKB kepada daerah masih sangat kecil.

Minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak khususnya PKB terjadi karena kurangnya kesadaran membayar pajak para objek pajak baik itu pribadi maupun badan/instansi.

“10,7 miliar itu jatah untuk Kabupaten Kupang tapi realisasi kecil sekali,”ungkapnya.

Realisasinya kata dia, hingga bulan Juni 2024 baru mencapai 1,8 miliar masih tersisa 9,1 miliar lebih tunggakan pajak kendaraan bermotor milik warga Kabupaten Kupang-NTT.

Menurutnya, tunggakan PKB juga sengaja dilakukan oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan milik pemerintah itu sendiri. Terdapat sekitar 300 unit kendaraan bermotor milik pemerintah yang belum melunasi PKB

Sebagai upaya mendongkrak peningkatan PAD melalui sektor PKB ini, dirinya telah menginstruksikan kepada seluruh stafnya agar setiap pimpinan dari 57 OPD yang hendak mengajukan pencairan dana harus melengkapi persyaratan tambahan yakni bukti pelunasan PKB di dinas tersebut.

Artikel Kabupaten Kupang Dijatah 10 Miliar Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Realisasinya? pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Kupang Fauzy, SH, Rabu (12/06) di Oelamasi mengungkapkan, pemeriksaan terhadap para pejabat berkaitan dengan penyertaan modal kepada Perusahan Daerah (PD) Kelautan, Kantong Semen, Agribisnis dan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sejahtera.

Data dan informasi yang dibutuhkan jaksa kata Kasi Pidsus berkaitan dengan
temuan BPK RI perwakilan NTT tahun tahun 2005 sampai dengan 2013 yang diperoleh Kejari Kupang.

Menurut dia, terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait penyertaan modal ke KPN Sejahtera dan tiga PD tersebut. Untuk KPN sendiri terdapat dua kali penyertaan modal tahun 2005 dan 2006 dengan total mencapai enam ratus juta rupiah.

Disebutkannya, sejumlah pejabat yang telah diperiksa dan dimintai data dan informasi diantaranya MSE asisten perekonomian dan pembangunan, YB selaku Kasubag Ekonomi I, LM Kasubag Ekonomi II dan MB Sekretaris Kesbangpol.

Selain nama-nama itu, terdapat beberapa nama lain yang juga telah dimintai keterangan yakni Kabag Umum JS, Kabid Aset YB, Kabid anggaran dan pelaporan MDH dan Kabag ekonomi YN.

Artikel Sejumlah Pejabat Kabupaten Kupang diperiksa Jaksa Karena Hal Ini! pertama kali tampil pada Kabar Independen.

41 item yang disita Tim pemberantasan korupsi dijadikan sebagai alat bukti dalam penyidikan perkara dugaan korupsi penyertaan modal dari pemerintah Kabupaten Kupang kepada PDAM tahun anggaran 2015-2016.

Plt. Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Kupang, Shelter Wairata Kamis (31/03/2022) di Oelamasi mengatakan, penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti. Penyidik dalam hal ini telah meminta baik secara lisan maupun tertulis namun BPKAD tidak memberikannya.

Penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan hari ini, adalah cara terakhir yang ditempuh karena Sebelumnya sudah pernah meminta secara resmi ke BPKAD.

“Kami melakukan upaya penggeledahan ini sebagai salah satu upaya dalam penyelidikan yang sudah masuk dalam tahap penyidikan berapa apa Barang bukti yang kami minta secara baik, baik lisan maupun tulisan namun tidak pernah diberikan oleh BPKAD,” ujar Wairata.

Ia menjelaskan permintaan ini sudah sampaikan sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 4 bulan namun tidak pernah dipenuhi oleh BPKAD. Oleh karena itu kita harus lakukan tindakan secara paksa sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan barang bukti yang dibutuhkan dalam penyidikan perkara.

Artikel Geledah Kantor BPKAD, Kejari Kabupaten Kupang Sita 41 Item Barang Bukti pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Tim dipimpin oleh Plh. Kasi Pidsus Shelter Wairata, SH bersama Kasi Datun Agustina Dekuanan, SH, MH, Kasi Barang Bukti Arif Wahyudi, SH serta beberapa orang jaksa dan staf.

Sebelum penggeledahan kantor BPKAD, Plh Kasi Pidsus membacakan surat penatapan penggeledahan oleh pengadilan Tipikor Kupang.

Penggeledahan berkaitan dengan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kupang kepada PDAM Tirta Lontar Kupang.

Sampai berita ini dipublikasi, penggeledahan sedang dilakukan oleh tim di ruang administrasi BPKAD Kabupaten Kupang. (Jessy)

Artikel Kejaksaan Negeri Geledah Kantor BPKAD Kabupaten Kupang pertama kali tampil pada Kabar Independen.