Penjelasan yang sama juga disampaikan kepada tiga orang anggota DPRD Kabupaten Kupang dan turut disaksikan oleh para Kepala Bidang serta analis kebencanaan BPBD NTT dirumah kerja Kalak.

Kalak BPBD NTT Cornelis Wadu yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (24/10 siang menjelaskan, bantuan kepada para korban sesuai prosedur yang berlaku telah dinyatakan tutup.

Ditegaskannya, dana tersebut secara aturan tidak dapat diproses untuk dibagikan kepada para korban pada saat ini. Hal ini lantaran Bank penyalur sudah menyetorkan kembali kepada pemilik dana melalui rekening setoran.

“Terkait dana Seroja, saya beritahu terkait prosedur regulasi yang berlaku, nah sesuai prosedur memang sudah close saya menjelaskan dari sisi regulasi yang berlaku,”terangnya.

Mantan Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT ini kembali menegaskan, deadline waktu penyaluran dana kepada korban bencana Seroja sudah dinyatakan selesai.

Artikel Kalak BPBD NTT Tegaskan Dana Seroja Tidak Ada Lagi, Penyintas Sifatnya Hanya Kebijakan pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Wakil Ketua DPRD Sofia Malelak-de Haan saat memberikan keterangan pers di gedung kerucut, Senin (29/04/2024) mengaku kecewa dengan ulah BPBD yang dinilai telah membohongi korban sekaligus lembaga DPRD.

Sebanyak 5.864 korban yang disematkan istilah penyintas oleh pemerintah dipastikan tidak akan pernah memperoleh bantuan. Hal ini disebabkan lantaran Pemerintah Pusat melalui BNPB tidak mengenal istilah penyintas.

Jawaban ini kata Sofia de Haan, diperoleh saat Pansus LKPJ bertemu Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) BNPB di Jakarta. BNPB tidak akan bisa memberikan bantuan lantaran ketiadaan dana.

“kenapa BPBD tidak jujur untuk menyatakan sehingga kita ketika didemo oleh masyarakat. Sekarang apa yang mau kita jelaskan kepada lima ribu KK tersebut,”ungkapnya memperlihatkan ekspresi kekesalan.

Habel Mbate selaku Ketua Pansus menjelaskan, BNPB malahan heran mengapa dana stimulan bagi 11.036 KK korban tidak selesai disalurkan seluruhnya, tetapi disisakan dalam jumlah yang cukup banyak.

Artikel Terbongkar! Korban Seroja Kena PHP, BNPB Tidak Kenal Istilah Penyintas pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Habel Mbate selaku Ketua Pansus saat memberikan keterangan pers, Senin (29/04/2024) di gedung DPRD mengatakan, carut-marut penyaluran dana Seroja kemudian membuat Pansus harus bertemu langsung BNPB di Jakarta.

Keputusan bertemu BNPB itu kata dia untuk mencari kebenaran sekaligus menjawab segala keluhan para korban yang tidak mampu dijawab tuntas oleh Pemerintah Kabupaten Kupang melalui BPBD.

Dijelaskannya, data korban 11.036 KK lalu pemerintah pusat gelontorkan dana 229.9 miliar. Faktanya, BPBD lalu melakukan verifikasi dan validasi sehingga diperoleh jumlah 10.624 KK korban seroja yang disepakati untuk segera dibayarkan.

Ia mengatakan, terdapat kelebihan keuangan negara setelah pemerintah melakukan pembayaran, per 31 Oktober 2023 terdapat sisa anggaran 46 miliar berdasarkan keterangan Kalak BPBD Semy Tinenty. Anehnya, jumlah itu bertambah menjadi 51,6 miliar saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pansus.

“Informasi ini kami pansus gali dan ternyata benar seperti itu, hasil konsultasi pimpinan DPRD pada bulan Desember 2023, Direktur PRR BNPB tegaskan untuk segera kembalikan dana ke kas negara untuk proses selanjutnya,” ungkapnya.

Artikel Hasil Temuan Pansus LKPJ, Puluhan Miliar Dana Korban Seroja Raib Tanpa Bekas pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Diantara sekian kasus, fokus DPRD Kabupaten Kupang tajam menyoroti carut marut penyaluran dana bantuan kepada para korban bencana Seroja.

Menurut sumber di internal DPRD yang belum ingin namanya dipublikasi, Jumat (26/04/2024) membeberkan sejumlah hasil temuan Pansus LKPJ Bupati Kupang periode 2018-2024.

“Memang sebagai anggota DPRD saya juga bisa berikan komentar, tetapi kita hargai teman-teman di Pansus dan informasi terkait lembaga harus disampaikan oleh pimpinan DPRD sebagai corong lembaga,”ujar sumber sembari meminta namanya tidak terpublikasi.

Walaupun demikian sumber terpercaya itu menyebutkan sejumlah temuan mencengangkan pasca Pansus bertemu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta terkait dengan penyaluran dana bantuan bagi para korban Seroja.

Sumber mengatakan, terdapat sejumlah kejanggalan penyaluran bantuan bagi korban Seroja, diantaranya soal kata penyintas, data korban yang selalu berubah-ubah, dana yang masuk di rekening korban tapi tidak bisa dicairkan seluruhnya, Bank penyalur yang tidak bisa menunjukan print out rekening koran serta simpang siurnya jumlah sisa dana, perubahan Juknis sepihak.

Artikel Kabarnya DPRD Kabupaten Kupang Siap Rekomendasi Kasus Dugaan Korupsi Ke KPK pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Johanis Mase Wakil Ketua DPRD, Kamis (04/04/2024) di gedung kerucut mengatakan, dua kali lembaga telah menyurati Bupati Kupang, meminta pemerintah segera menyelesaikan soal bantuan kepada korban Seroja sebelum berakhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 7 April 2024.

Menurut Johanis Mase, masalah seroja sudah berlarut-larut selama tiga tahun dana perlu segera diselesaikan sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini perlu dilakukan agar tidak meninggalkan legacy buruk untuk pemimpin berikutnya.

Sebagai lembaga, DPRD sudah menyatakan sikap tegas melalui surat kepada pimpinan daerah, tetapi hingga hari ini belum juga terselesaikan, malahan kian rumit.

“Siapa bilang DPRD tidak bersikap, lembaga sudah bersikap dengan meminta pimpinan daerah melalui surat agar segera menyelesaikan soal ini,”ujar Johanis Mase.

Dirinya menyebut data korban yang disodorkan oleh Pemerintah selalu berubah-ubah, hal ini berakibat Pemerintah Pusat sulit merealisasikan permohonan yang diajukan. Pemerintah diminta tidak berbohong kepada warga terutama para korban yang hingga saat ini belum tersentuh bantuan.

Artikel Dua Kali Sudah DPRD Minta Bupati Kupang Tuntaskan Persoalan Seroja, Hasilnya Nihil pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Johanis Mase selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang kepada awak media, Kamis (04/04/2024) di gedung DPRD mengatakan, data yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang selalu berubah-ubah tidak sesuai dengan data awal yang dikirim sesaat setelah bencana seroja tiga tahun yang lalu.

Akibat dari data yang selalu berubah-ubah membuat Pemerintah Pusat sulit merealisasikan bantuan terhadap para korban kategori penyintas. Hal ini tidak bisa diakali lantaran pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memiliki data yang sebelumnya sudah dikirim oleh BPBD Kabupaten Kupang.

“kalau orang menilai bahwa DPRD tidak proaktif, saya selaku salah satu Pimpinan DPRD kami justru proaktif dan kami juga memiliki data-data yang otentik, hanya sayangnya tidak ada sinkronisasi data, tidak disikapi secara serius oleh pemerintah,”ucap Johanis Mase.

Dalam kunjungan kerja maupun reses, anggota DPRD telah diberikan masukan dan data terkait dengan korban seroja yang belum tersentuh bantuan pemerintah. Langkah yang ditempuh DPRD yakni bersama Kalak BPBD bertemu langsung dengan Pejabat di BNPB untuk menguraikan permasalahan dibalik tidak selesainya permasalahan seroja di Kabupaten Kupang.

“data yang kami peroleh dari pemerintah bahwa dana 46 miliar ada tetapi tidak sampai, langkah selanjutnya yaitu konsultasi dengan pemerintah pusat melalui BNPB. Dirjen saat itu bilang kalau pemerintah Kabupaten merasa kurang maka ada dua hal yang harus dikerjakan,”ungkap Johanis Mase.

Artikel Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang Sebut Data Korban Seroja Selalu Berubah-ubah pertama kali tampil pada Kabar Independen.