Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam, yang hadir mewakili Bupati Kupang, Yosef Lede.
​Dalam sambutannya, Mateldius Sanam menekankan bahwa rumah ibadah memiliki kekuatan besar sebagai pusat informasi, edukasi kebencanaan, sekaligus penggerak nilai-nilai kemanusiaan.

Menurutnya, pemanfaatan rumah ibadah sebagai basis peringatan dini akan membuat penyebaran informasi terkait potensi bahaya bencana lebih cepat diterima oleh masyarakat.

​”Sistem peringatan ini bukan hanya soal alat dan teknologi, tetapi bagaimana informasi sampai ke penerima pesan tepat waktu dan mudah dipahami. Rumah ibadah memiliki nilai-nilai kepedulian, kasih, solidaritas, dan semangat membantu sesama yang sangat relevan dengan aksi kesiapsiagaan bencana,” ujar Mateldius.

Artikel Sekda Kabupaten Kupang Dorong Rumah Ibadah Jadi Garda Terdepan Sistem Peringatan Dini Bencana pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Penanaman perdana yang dilakukan diatas lahan pertanian yang dikelola 20 Kepala Keluarga yang merupakan korban bencana longsor dari Kampung Sonan Desa Bitobe.

Usaha pertanian dari para korban longsor itu sendiri diprakarsai oleh GMIT Jemaat Bokhim Sonan, sebagai bagian dari upaya untuk memfasilitasi masyarakat Kampung Sonan untuk bangkit kembali dari keterpurukan mereka setelah tertimpa bencana longsor, melalui usaha pertanian.

Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan, aksi tanam yang prakarsai GMIT Jemaat Bokhim Sonan tersebut perlu diapresiasi. Hal ini sejalan dengan kehendak Pemerintah Kabupaten Kupang dibawah pimpinan dirinya sebagai Bupati dan Aurum Titu Eki sebagai Wakil Bupati.

Dikatakan Bupati Kupang, apabila terjadi bencana maka harus sesegera mungkin diatasi tanpa perlu banyak basa basi, sehingga masyarakat yang tertimpa bencana bisa terbantu dengan cepat.

“Sesibuk apapun saya dan Wakil Bupati, urusan masyarakat Kabupaten Kupang adalah yang utama, karena itu kami akan selalu ada di masyarakat menyelesaikan masalah yang ada secara bersama,”tegas Yosef Lede.

Artikel Bupati Kupang Tanam di Lokasi Relokasi Korban Bencana Longsor Bitobe Amfoang Tengah pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Johanis Mase selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang kepada awak media, Kamis (04/04/2024) di gedung DPRD mengatakan, data yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang selalu berubah-ubah tidak sesuai dengan data awal yang dikirim sesaat setelah bencana seroja tiga tahun yang lalu.

Akibat dari data yang selalu berubah-ubah membuat Pemerintah Pusat sulit merealisasikan bantuan terhadap para korban kategori penyintas. Hal ini tidak bisa diakali lantaran pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memiliki data yang sebelumnya sudah dikirim oleh BPBD Kabupaten Kupang.

“kalau orang menilai bahwa DPRD tidak proaktif, saya selaku salah satu Pimpinan DPRD kami justru proaktif dan kami juga memiliki data-data yang otentik, hanya sayangnya tidak ada sinkronisasi data, tidak disikapi secara serius oleh pemerintah,”ucap Johanis Mase.

Dalam kunjungan kerja maupun reses, anggota DPRD telah diberikan masukan dan data terkait dengan korban seroja yang belum tersentuh bantuan pemerintah. Langkah yang ditempuh DPRD yakni bersama Kalak BPBD bertemu langsung dengan Pejabat di BNPB untuk menguraikan permasalahan dibalik tidak selesainya permasalahan seroja di Kabupaten Kupang.

“data yang kami peroleh dari pemerintah bahwa dana 46 miliar ada tetapi tidak sampai, langkah selanjutnya yaitu konsultasi dengan pemerintah pusat melalui BNPB. Dirjen saat itu bilang kalau pemerintah Kabupaten merasa kurang maka ada dua hal yang harus dikerjakan,”ungkap Johanis Mase.

Artikel Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang Sebut Data Korban Seroja Selalu Berubah-ubah pertama kali tampil pada Kabar Independen.