Sekretaris Bandan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kamis (11/07) di ruang kerja Kepala Bapenda menjelaskan, realisasi PAD dari dua OPD ini masih sangat jauh dari target tahun 2024.

Menurutnya, Dinas PUPR ditargetkan PAD sebesar 12,8 miliar, kemudian Dinas Peternakan 11,4 miliar per tahun. Hingga periode bulan Juni 2024 realisasinya masih sangat rendah.

Presentase penerimaan PAD Dinas PUPR baru mencapai Rp. 136 juta atau 1,5 persen. Sedangkan Dinas Peternakan 2,05 persen atau setara Rp. 250 juta.

Dirinya juga mengungkapkan, terdapat 2 OPD yang baru saja dibebani target PAD yakni Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pembebanan target sesuai hasil keputusan Sidang Perubahan APBD 2023.

Sumber pendapatan daerah dari Dispora yakni sewa aset Gedung Olahraga (GOR) Komitmen. Sedangkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersumber dari 4 orang tenaga kerja luar negeri yang sedang bekerja di Kecamatan Kupang Barat.

Artikel Dinas PUPR dan Peternakan Kabupaten Kupang Catat Realisasi PAD Terendah pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Frans Taloen selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kupang-NTT, Kamis (11/07) di ruang kerjanya merincikan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dirinya menyebutkan, sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah penyumbang PAD yakni dari pajak galian C, PBB P2, Penerangan jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pemanfaatan aset, pajak rumah makan serta target pajak yang dibebankan kepada 9 OPD ditambah 2 OPD yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sementara itu, Sekretaris Bapenda Alfi Nggagas menjelaskan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) catat presentase terendah yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Peternakan.

Menurutnya, presentase penerimaan pajak Dinas PUPR baru mencapai Rp. 136 juta atau 1,5 persen dari target sebesar 12,8 miliar. Sedangkan Dinas Peternakan 2,05 persen atau setara Rp. 250 juta dari target sebesar 11,4 miliar.

Dua OPD sumber PAD hasil keputusan Sidang Perubahan APBD 2023 adalah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Artikel Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kupang Capai 28,5 Miliar, Dua OPD Catat Presentase Terendah pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Kepala Desa Oeniko Dominggus Lole saat Pilkades lalu berjanji akan membayar seluruh PBB jika dirinya terpilih sebagai Kepala Desa.

Data yang diperoleh media dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Rabu (12/06) bahwa jumlah wajib pajak di Desa Oeniko tahun 2023 sebanyak 566 orang dengan nominal total mencapai Rp.19.351.970,-.

Dari total wajib pajak tersebut tercatat telah dibayarkan sebanyak 221 wajib pajak dengan jumlah terbayar Rp.7.722.680 (39,91 persen) sedangkan tunggakan 345 WP dengan jumlah sebesar Rp.11.629.290 (60,09 persen).

Sementara itu, Kepala Desa Oeniko yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler, Rabu (12/06) malam mengaku telah melunasi seluruh kewajiban membayar PBB tahun 2023.

Menurut Dominggus Lole, dirinya tercatat tiga kali melakukan pembayaran PBB serta memiliki catatan dan bukti pelunasan namun belum sempat dibagikan kepada masing-masing wajib pajak.

Artikel Kepala Desa Oeniko Amabi Oefeto Timur diketahui Belum Lunasi PBB Sesuai Janji Kampanye pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Aktifitas yang diduga pungutan liar itu berkaitan dengan retribusi bahan galian golongan C yang tidak memiliki dasar hukumnya.

Yakobus Klau anggota DPRD Kabupaten Kupang melalui sambungan telepon, Rabu (05/06) mengatakan, Pemkab Kupang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan pungutan.

Disebut pungutan liar kata Ketua DPC PKB ini, lantaran pemerintah belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Bahan Galian C dan tarif objek wisata.

“Benar, pungutan liar sebenarnya itu tapi tidak ad ayang berani protes, kalau tidak ada Perda maka jangan coba-coba untuk pungli, Perda pungutan itu tidak pernah ada,”ujarnya.

Menurut mantan Ketua Balegda periode sebelumnya (sekarang Bapemperda-red), Perda retribusi itu menjadi payung hukum melakukan penguatan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tambang.

Artikel Pemkab Kupang Diduga Masif Lakukan Pungutan Liar, Kok Bisa? pertama kali tampil pada Kabar Independen.

“Saya dukung penuh langkah pak Kapolres Kupang, kami satu langkah,”Ujar Daniel Taimenas, Senin (11/07/2022) di ruang kerjanya.

Rupanya pernyataan dukungan Ketua DPRD Kabupaten Kupang itu terkait dengan langkah taktis Kapolres Kupang AKBP FX Irwan Arianto SIK, MH turut membantu mensejahterakan masyarakat.

Menurut Daniel Taimenas, Kapolres Kupang telah berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara dari Piutang pajak hasil tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dari kontraktor dan pemegang IUP.

Langkah Kapolres Kupang itu dinilai turut membantu masyarakat dengan sumbangan untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian turut membantu masyarakat Kabupaten Kupang.

Diberitakan sebelumnya, gebrakan fantastis diukir oleh Polres Kupang dibawah komando Kapolres AKBP FX Irwan Arianto, SIK, MH yang berhasil selamatkan kerugian keuangan Negara hingga mencapai 2,8 miliar lebih melalui piutang pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dari kontraktor dan pemegang IUP.

Artikel Ada Apa Tiba – tiba Ketua DPRD Dukung Penuh Polres Kupang? pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Padahal, sejak tahun 2014 verifikasi BPHTB dan pembayaran PBB telah menggunakan sistem online namun sejak awal bulan September 2021 kembali berlaku sistem manual oleh BAPENDA.

Kembali diberlakukannya verifikasi BPHTB secara manual ini membuat ikatan PPAT Kabupaten Kupang mengajukan keberatannya dengan mengirimkan surat keberatannya.

Lusia Maria Willibroda Liliweri, SH, M.Kn, Ketua PPAT Kabupaten Kupang, Rabu (21/09/2021) melalui sambungan telepon menilai kebijakan Badan Pendapatan Daerah itu merupakan suatu langkah mundur.

Ia mengatakan, Kabupaten Kupang adalah satu – satunya wilayah di NTT yang telah menerapkan sistem online verifikasi BPHTB sejak tahun 2014 dan menjadi contoh daerah lainnya di NTT. Peluncuran sistem online verifikasi BPHTB saat itu dilakukan oleh Bupati Kupang.

Dikembalikan lagi ke sistem manual kata dia membuat banyak waktu terbuang percuma. Staf PPAT harus bolak – balik melakukan verifikasi dan setelah memperoleh perintah membayar dari Bapenda masih harus ke Bank untuk membayar.

Artikel PPAT Kabupaten Kupang Keberatan Verifikasi BPHTB Kembali Manual pertama kali tampil pada Kabar Independen.