Sekretaris Bandan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kamis (11/07) di ruang kerja Kepala Bapenda menjelaskan, realisasi PAD dari dua OPD ini masih sangat jauh dari target tahun 2024.

Menurutnya, Dinas PUPR ditargetkan PAD sebesar 12,8 miliar, kemudian Dinas Peternakan 11,4 miliar per tahun. Hingga periode bulan Juni 2024 realisasinya masih sangat rendah.

Presentase penerimaan PAD Dinas PUPR baru mencapai Rp. 136 juta atau 1,5 persen. Sedangkan Dinas Peternakan 2,05 persen atau setara Rp. 250 juta.

Dirinya juga mengungkapkan, terdapat 2 OPD yang baru saja dibebani target PAD yakni Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pembebanan target sesuai hasil keputusan Sidang Perubahan APBD 2023.

Sumber pendapatan daerah dari Dispora yakni sewa aset Gedung Olahraga (GOR) Komitmen. Sedangkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersumber dari 4 orang tenaga kerja luar negeri yang sedang bekerja di Kecamatan Kupang Barat.

Artikel Dinas PUPR dan Peternakan Kabupaten Kupang Catat Realisasi PAD Terendah pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Okto Tahik Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Rabu (12/06) diruang kerjanya menjelaskan, realisasi dari bagi hasil PKB kepada daerah masih sangat kecil.

Minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak khususnya PKB terjadi karena kurangnya kesadaran membayar pajak para objek pajak baik itu pribadi maupun badan/instansi.

“10,7 miliar itu jatah untuk Kabupaten Kupang tapi realisasi kecil sekali,”ungkapnya.

Realisasinya kata dia, hingga bulan Juni 2024 baru mencapai 1,8 miliar masih tersisa 9,1 miliar lebih tunggakan pajak kendaraan bermotor milik warga Kabupaten Kupang-NTT.

Menurutnya, tunggakan PKB juga sengaja dilakukan oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan milik pemerintah itu sendiri. Terdapat sekitar 300 unit kendaraan bermotor milik pemerintah yang belum melunasi PKB

Sebagai upaya mendongkrak peningkatan PAD melalui sektor PKB ini, dirinya telah menginstruksikan kepada seluruh stafnya agar setiap pimpinan dari 57 OPD yang hendak mengajukan pencairan dana harus melengkapi persyaratan tambahan yakni bukti pelunasan PKB di dinas tersebut.

Artikel Kabupaten Kupang Dijatah 10 Miliar Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Realisasinya? pertama kali tampil pada Kabar Independen.