“Saya objektif, pasti apa yang saya sampaikan ada yang tidak suka ya silahkan,”Ungkap Anton Natun, Selasa (30/11/2021) di Kupang.

Menurut Anton Natun, tahapan sidang 0embahasan APBD 2022 mengacu pada keputusan Badan Musyawarah yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dimana exoficio ketua Badan Musyawarah adalah pimpinan DPRD.

Dalam rapat paripurna itu diputuskan seluruh tahapan persidangan. Pimpinan dinilai telah mencederai keputusan rapat paripurna penetapan jadwal persidangan.

Setelah penyampaian nota keuangan oleh Pemerintah dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi kemudian ada tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi, namun tahapan ini ditiadakan.

Pemabahasan komisi – komisi dengan OPD mitra, namun tahapan persidangan langsung pada pembahasan di badan anggaran, tidak ada lagi penyampaian laporan komisi dan tanggapan pemerintah atas laporan komisi.

“Semua itu ada dijadwal. Kami bertanya pimpinan putuskan pembahasan komisi dan tanggapan Bupati itu diabaikan. Jadi pimpinan sendiri yang putuskan pembahasan komisi, pimpinan sendiri yang mengabaikan pembahasan komisi, semua ini masuk dalam jadwal sidang,”Ujarnya.

Artikel Anton Natun Menilai Pembahasan APBD 2022 Kabupaten Kupang Tidak Sah pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Tahapan Persidangan menurut anggota DPRD yang dilanggar adalah jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi, hasil pembahasan komisi – komisi dengan OPD mitra tidak pakai dan tanggapan pemerintah atas pembahasan komisi.

Langkah pimpinan DPRD ini dinilai telah mencederai wibawa lembaga dan bertentangan dengan tata tertib dewan sebagai buku suci.

Menanggapi hal ini, Daniel Taimenas Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Jumat (26/11/2021) diruang kerjanya mengatakan, seluruh tahapan persidangan telah sesuai dengan pengesahan dalam paripurna DPRD tentang jadwal pertandingan.

Ia dengan tegas menyatakan tidak ada satu pun tahapan persidangan yang dilangkahi oleh pimpinan DPRD. Bahwa terjadi perbedaan pendapat dalam ruang sidang adalah hal wajar dalam demokrasi, yang paling penting adalah menyelesaikan hal yang baik demi kepentingan masyarakat.

Jika mengacu pada PP 12/2018, pembahasan komisi tidak diatur, pembahasan komisi dalam sidang APBD 2022 hanya merupakan kebijakan pimpinan agar komisi memberikan catatan untuk melengkapi pembahasan ditingkat badan anggaran.

Artikel Dituding Pangkas Tahapan Persidangan, ini Jawaban Pimpinan DPRD pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Yosef Lede Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Jumat (26/11/2021) kepada awak media di gedung DPRD mengatakan, sesuai jadwal sidang yang telah dirumuskan oleh Badan Musyawarah (BANMUS) DPRD dan telah sahkan dalam paripurna, namun mekanisme persidangan tidak pakai oleh pimpinan DPRD.

Pimpinan DPRD dinilai telah sengaja memangkas beberapa tahapan persidangan yang telah disepakati dan telah pula disahkan dalam rapat paripurna DPRD.

“Saya merasa ada sesuatu, kenapa pimpinan menghilangkan tahapan persidangan, itu yang saya anggap bahwa pimpinan melakukan pelecehan terhadap tatib dan hasil keputusan paripurna,”Ujar Yosef Lede.

Paripurna pengesahan jadwal persidangan telah memutuskan bahwa jadwal persidangan pembahasan RAPBD 2021 akan dilaksanakan selama 5 hari, tapi dalam perkembangan ternyata pimpinan DPRD telah dengan sengaja memangkas beberapa tahapan sehingga persidangan tidak lagi mengikuti tahapan yang disepakati dalam paripurna.

Menurut Yosef Lede, mekanisme persidangan yang dilanggar oleh Pimpinan DPRD yaitu jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi, hasil pembahasan komisi – komisi dengan OPD mitra tidak pakai dan tanggapan pemerintah atas pembahasan komisi.

Artikel Pimpinan DPRD Dituding Pangkas Tahapan Persidangan APBD 2022 pertama kali tampil pada Kabar Independen.