Ketua AJI NTT Djemi Amnifu melalui rilis tertulis yang diterima media ini, Selasa (24/09) akhirnya bersikap atas insiden pelarangan saat rapat pleno terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kupang tanggal 23 September 2024.

AJI NTT sangat menyayangkan kejadian yang membungkam atau menghalangi kebebasan demokrasi terutama kerja-kerja jurnalis sebagaimana yang dilakukan KPU Kabupaten Kupang.

Perbuatan ini telang mencoreng kebebasan berdemokrasi termasuk kebebasan pers di Provinsi Nusa Tenggara Timur terutama di Kabupaten Kupang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 UUD 1945.

Apalagi larangan peliputan pengambilan gambar terjadi di Kantor KPU Kabupaten Kupang sebagai rumah demokrasi.

Peliputan pelaksanaan Pilkada dengan seluruh tahapannya merupakan bagian dari tugas jurnalis bukan hanya sebagai pilar keempat demokrasi. Namun lebih dari itu merupakan bentuk pertanggungjawaban public dari jurnalis untuk mengawal setiap tahapan Pilkada di Kabupaten Kupang dapat berjalan secara demokratis.

Artikel AJI Menilai Larangan Ambil Gambar Oleh KPU Kabupaten Kupang Coreng Kebebasan Demokrasi pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Para jurnalis bernaung dalam beberapa organisasi antara lain AJI , SMSI, JOIN, JMSI , AMSI, IJTI dan PWI NTT,

Aksi para kuli tinta ini berlokasi di gedung DPRD NTT. Pernyataan sikap para jurnalis diterima Wakil Ketua Komisi I Yohana Koli ditemani beberapa orang anggota DPRD yaitu Yohanis Rumah (Ketua Fraksi PKB), Stef Komerihi (Fraksi Gerindra), Finsensius Patta (Fraksi PDIP).

Berikut lima poin penting Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran yang dikritisi oleh para jurnalis NTT antara lain :

1. Ancaman Terhadap Kebebasan Pers: Pasal-pasal bermasalah dalam revisi ini memberikan wewenang berlebihan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengatur konten media. Hal ini dapat mengarah pada penyensoran dan pembungkaman kritik terhadap pemerintah dan pihak-pihak berkepentingan, seperti termuat pada draf pasal 8A huruf q, pasal 50 b huruf c dan pasal 42 ayat 2.
2. Kebebasan Berekspresi Terancam: Ketentuan yang mengatur tentang pengawasan konten tidak hanya membatasi ruang gerak media, tetapi juga mengancam kebebasan berekspresi warga negara, melalui rancangan sejumlah pasal yang berpotensi mengekang kebebasan berekspresi.
3. Kriminalisasi Jurnalis: Adanya ancaman pidana bagi jurnalis yang melaporkan berita yang dianggap kontroversial merupakan bentuk kriminalisasi terhadap profesi jurnalis.
4. Independensi Media Terancam: Revisi ini dapat digunakan untuk menekan media agar berpihak kepada pihak-pihak tertentu, yang merusak independensi media dan keberimbangan pemberitaan, seperti termuat dalam draf pasal 51E.
5. Revisi UU Penyiaran Berpotensi Mengancam Keberlangsungan Lapangan Kerja Bagi Pekerja Kreatif: Munculnya pasal bermasalah yang mengekang kebebasan berekspresi berpotensi akan menghilangkan lapangan kerja pekerja kreatif, seperti tim konten Youtube, podcast, pegiat media sosial dan lain sebagainya.

Artikel Jurnalis NTT Nyatakan Sikap Tolak Revisi Undang-undang Penyiaran pertama kali tampil pada Kabar Independen.