Kupang, KI – Kebijakan Pertamina melarang pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite menggunakan jerigen mendapat sorotan tajam dari Ketua Harian Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (ADKASI).
ADKASI menilai kebijakan Pertamina melarang pengisian Pertalite pada semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menggunakan jerigen merupakan kebijakan yang tidak pro rakyat, tidak berpihak pada rakyat.
Johanis Mase Ketua Harian ADKASI, Sabtu (16/04/2022) di Desa Nunkurus Kecamatan Kupang Timur secara tegas menentang kebijakan yang dinilai merugikan rakyat Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Kupang.
“Saya minta pihak Pertamina mengkaji ulang kebijakan yang tidak memperbolehkan SPBU mengisi BBM gunakan jerigen,”Ujar Ketua DPC PDIP Kabupaten Kupang.
Banyak sekali rakyat yang hidupnya bergantung pada jenis usaha kecil seperti petani, nelayan, pedagang yang keberlangsungan usahanya tergantung pada BBM yang dibeli menggunakan jerigen di SPBU.
BBM yang diisi menggunakan jerigen katanya akan dimanfaatkan oleh para petani dan nelayan mengisi alat – alat seperti hand traktor, mesin pompa air, mesin perontok padi dan ketinting yang digunakan untuk sebagai sarana produksi demi peningkatan ekonomi rakyat kecil.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Kabar-Independen.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
